EQUATOR, KETAPANG – Bupati Ketapang Alexander Wilyo memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Senin (22/09/2026).

 

Rapat tersebut diikuti secara virtual melalui Zoom Meeting oleh para camat dan kepala desa se-Kabupaten Ketapang. Turut hadiri unsur Forkopimda, Danyon TP 832/Pawan Asasta Ketapang, Danyon TP 833/Bumi Daranante Sanggau, perangkat daerah, dan perwakilan perusahaan yang beroperasi di Ketapang.

 

Dalam arahannya, Bupati Alexander Wilyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla membutuhkan kerja sama, sinergi, dan gotong royong seluruh pihak. 

 

Pemerintah daerah bersama TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, relawan, serta masyarakat harus bergerak cepat dan tidak saling menunggu.

 

Bupati menyampaikan bahwa kondisi kekeringan masih menjadi tantangan serius. Hingga 22 September 2026, Kabupaten Ketapang telah mengalami sekitar 83 hari tanpa hujan secara umum.

 

Kondisi tersebut pun turut meningkatkan risiko Karhutla dan berdampak terhadap kualitas udara serta kesehatan masyarakat.

 

“Setiap ada laporan, kita harus merespons cepat, mengambil langkah cepat, dan melakukan koordinasi cepat. Jangan menunggu,” minta Bupati.

 

Dia juga meminta seluruh camat dan kepala desa mengaktifkan posko penanganan Karhutla di wilayah masing-masing, serta memperkuat koordinasi dengan unsur TNI-Polri, perusahaan, pemadam swasta, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.

 

Selain itu, Bupati kembali menegaskan larangan membakar dalam kondisi kekeringan saat ini, termasuk membakar sampah. 

 

Para kepala desa diminta menyampaikan imbauan tersebut hingga tingkat dusun dan RT, serta meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing.

 

“Dalam situasi seperti sekarang, tidak boleh ada yang membakar. Termasuk membakar sampah. Kita harus mencegah kejadian kecil berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” ujarnya.

 

Kepada perusahaan perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan industri, ia meminta agar seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk regu pemadam, peralatan, sumber air, dan dukungan personel, dioptimalkan untuk membantu penanganan Karhutla, baik di dalam konsesi maupun di lingkungan masyarakat sekitar.

 

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat, termasuk penguatan sarana dan prasarana pemadaman. 

 

"Bantuan yang diterima pemerintah daerah akan diarahkan antara lain untuk pengadaan kendaraan pemadam serta perlengkapan penanggulangan Karhutla di tingkat desa," tambahnya. 

 

Ia menegaskan bahwa penanganan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

 

“Mari kita kerahkan seluruh kekuatan yang ada. Kita harus kompak, solid, bergotong royong, dan satu gerakan sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, H Achmad Sholeh turut meminta perhatian khusus dari Gubernur Kalimantan Barat terhadap kondisi Karhutla di Ketapang.

 

"Termasuk meminta dukungan pendanaan untuk penanganan Karhutla dan dampak yang ditimbulkan akibat Karhutla," timpalnya. (dul)