EQUATOR, KETAPANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto menghadiri rapat Konsolidasi Percepatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Barat yang dipimpin Menteri Kehutanan Republik Indonesia. 

 

Rapat digelar untuk memperkuat langkah penanganan menyusul eskalasi karhutla, khususnya di Kabupaten Ketapang, Jumat (23/10/2026) kemarin.

 

Rapat turut diikuti secara daring oleh Gubernur Kalimantan Barat, Polda Kalbar, Pangdam XII/Tanjungpura, BNPB Kalbar, BMKG Kalbar, serta unsur terkait lainnya guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam percepatan penanganan karhutla.

 

Dalam rapat, jajaran Forkopimda menyampaikan bahwa jumlah titik api terus menurun. Namun, sejumlah titik masih sulit dipadamkan akibat akses menuju lokasi yang terbatas, sehingga memerlukan dukungan operasi water bombing atau pemadaman melalui udara.

 

Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa pemerintah akan menambah personel dari unsur TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dan BPBD guna mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran.

 

Ia menegaskan, penurunan jumlah titik panas (hotspot) harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk menuntaskan pemadaman, terutama di wilayah yang masih mengalami kebakaran.

 

“Kita harus memanfaatkan momentum penurunan hotspot ini untuk menuntaskan pemadaman. Diperlukan kerja sama dan sinergi seluruh pihak agar penanganan karhutla di Kalimantan Barat, khususnya Ketapang dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

 

Melalui konsolidasi ini, pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam pengerahan personel, dukungan peralatan, serta operasi pemadaman. 

 

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat penanganan karhutla sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi. (dul)