Abstraksi 

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang jarang diajukan di tengah gegap-gempita Program Makan Bergizi Gratis (MBG): mengapa negara harus memberi makan semua anak sekolah setiap hari? Pertanyaan ini terdengar provokatif. Bahkan bagi sebagian orang, pertanyaan tersebut mungkin dianggap tidak manusiawi. Bukankah memberi makan anak-anak adalah tindakan mulia? Bukankah gizi yang baik merupakan investasi masa depan bangsa? Tentu saja. 

 

Tetapi dalam kebijakan publik, niat baik bukan ukuran keberhasilan. Yang menjadi ukuran adalah efektivitas, efisiensi, dan dampak nyata yang dihasilkan terhadap masalah yang ingin diselesaikan. 

 

Sejarah kebijakan publik di berbagai negara menunjukkan satu pelajaran penting: banyak program gagal bukan karena tujuannya buruk, melainkan karena diagnosis masalahnya keliru. Program Makan Bergizi Gratis lahir dari asumsi bahwa persoalan utama anak Indonesia adalah kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Dari asumsi tersebut lahirlah solusi yang tampak sederhana: negara menyediakan makanan setiap hari bagi jutaan siswa. Masalahnya, realitas sosial jauh lebih rumit dibanding slogan politik. 

 

Salah Diagnosis: Kemiskinan Bukan Sekadar Persoalan Makanan 

Indonesia bukan negara yang kekurangan makanan. Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan pendapatan, tata kelola pangan yang buruk, distribusi ekonomi yang tidak merata, kualitas sanitasi yang rendah di banyak wilayah, dan layanan kesehatan yang belum optimal. Dengan kata lain, akar persoalannya bukan semata-mata makanan. Akar persoalannya adalah kemiskinan. 

 

Karena itu, ketika negara memilih membagikan makanan kepada seluruh siswa tanpa membedakan status ekonomi keluarga mereka, sesungguhnya negara sedang mengobati gejala, bukan penyakitnya. 

 

Anak seorang pejabat, anak pengusaha besar, anak pegawai negeri golongan tinggi, dan anak keluarga miskin memperoleh manfaat yang sama. Secara politik, pendekatan ini terlihat menarik karena mudah dipasarkan sebagai program yang adil dan merata. Namun dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan tersebut justru menunjukkan kelemahan mendasar. Subsidi yang diberikan kepada kelompok yang tidak membutuhkan pada hakikatnya adalah pemborosan anggaran negara. 

 

Subsidi Universal dan Potensi Pemborosan Anggaran 

Dalam ilmu ekonomi publik terdapat prinsip sederhana: bantuan sosial harus tepat sasaran. Semakin luas sasaran yang tidak relevan, semakin besar kebocoran manfaat yang terjadi. Negara akhirnya menghabiskan dana yang sangat besar untuk menghasilkan dampak yang relatif kecil. Di sinilah persoalan terbesar MBG mulai terlihat. 

 

Program ini membutuhkan anggaran yang luar biasa besar. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun apabila diterapkan secara penuh. Angka tersebut setara dengan beberapa kali anggaran kementerian strategis yang selama ini menopang pelayanan publik. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membiayai program semahal itu secara berkelanjutan? 

 

Opportunity Cost: Apa yang Dikorbankan Negara? 

Pemerintah sering berbicara mengenai bonus demografi, hilirisasi industri, ketahanan pangan, transformasi digital, transisi energi, modernisasi pertahanan, hingga pembangunan infrastruktur. Semua agenda tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

 

Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap rupiah yang digunakan untuk MBG adalah rupiah yang tidak digunakan untuk sektor lain. Ekonom menyebutnya sebagai opportunity cost. Biaya yang hilang karena kita memilih satu kebijakan dibanding kebijakan lainnya. 

 

Misalnya, berapa banyak sekolah rusak yang dapat diperbaiki dengan anggaran MBG? Berapa banyak puskesmas yang dapat ditingkatkan kualitas layanannya? Berapa banyak desa yang dapat memperoleh akses air bersih? Berapa banyak guru honorer yang dapat disejahterakan? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang muncul karena MBG telah berubah dari sekadar program kebijakan menjadi simbol politik. 

 

Ketika MBG Berubah Menjadi Simbol Politik 

Ketika sebuah kebijakan menjadi simbol politik, diskusi rasional sering digantikan oleh loyalitas dan sentimen. Pendukung menganggap kritik sebagai serangan politik. 

 

Sebaliknya, penentang sering menyerang tanpa menawarkan alternatif yang jelas. Padahal yang dibutuhkan publik bukan perdebatan politik, melainkan evaluasi objektif. 

 

Sejauh ini, berbagai persoalan pelaksanaan MBG mulai bermunculan. Di sejumlah daerah muncul keluhan mengenai kualitas makanan, distribusi yang tidak konsisten, standar penyajian yang berbeda-beda, hingga kasus makanan yang dipersoalkan kelayakannya. Masalah seperti ini sebenarnya dapat diprediksi sejak awal. 

 

Mengelola distribusi makanan untuk puluhan juta penerima manfaat bukanlah pekerjaan sederhana. Negara harus mengawasi rantai pasok yang sangat panjang, melibatkan ribuan pemasok, memastikan standar kebersihan yang seragam, menjaga kualitas bahan baku, dan mengendalikan potensi penyimpangan anggaran. 

 

Ladang Baru Korupsi dan Ekonomi Proyek? 

Semakin besar skala program, semakin besar pula peluang munculnya inefisiensi dan korupsi. Ini bukan tuduhan. Ini adalah hukum besi birokrasi. Setiap program dengan anggaran besar selalu menciptakan insentif bagi kelompok-kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan. Di Indonesia, kita memiliki pengalaman panjang mengenai hal tersebut. 

 

Mulai dari bantuan sosial, proyek infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, hingga berbagai program subsidi. Hampir semuanya pernah menghadapi persoalan kebocoran anggaran dalam berbagai bentuk. 

 

Karena itu, publik berhak bertanya: apakah MBG benar-benar dirancang untuk menyelesaikan masalah gizi atau justru berpotensi menjadi ladang baru distribusi proyek negara? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sinis. Namun sejarah menunjukkan bahwa skeptisisme publik terhadap proyek-proyek besar pemerintah bukanlah tanpa alasan. 

 

Negara Memberdayakan atau Negara Memanjakan? 

Persoalan lain yang lebih mendasar adalah filosofi pembangunan yang terkandung di dalam MBG. Program ini secara tidak langsung menempatkan negara sebagai penyedia kebutuhan dasar harian warga negara. Sekilas hal tersebut terlihat mulia. Namun ada perbedaan besar antara negara yang memberdayakan dan negara yang memanjakan. 

 

Negara yang memberdayakan berusaha meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara yang memanjakan cenderung mengambil alih fungsi-fungsi yang seharusnya dapat dilakukan oleh keluarga dan masyarakat. 

 

Dalam jangka pendek, pendekatan kedua memang menghasilkan popularitas politik yang tinggi. Tetapi dalam jangka panjang, pendekatan tersebut dapat menciptakan ketergantungan. Masyarakat perlahan terbiasa menerima bantuan sebagai sesuatu yang normal. Negara semakin sibuk mengurus akibat daripada menyelesaikan penyebab. 

 

Padahal tugas utama negara bukan memberi makan rakyat setiap hari. Tugas utama negara adalah menciptakan kondisi agar rakyat mampu memberi makan dirinya sendiri. 

 

Perbedaan antara kedua pendekatan ini sangat penting. 

 

Alternatif Kebijakan yang Lebih Tepat Sasaran 

Jika kemiskinan menjadi penyebab utama masalah gizi, maka solusi yang lebih masuk akal adalah memperkuat daya beli keluarga miskin, memperluas bantuan yang benarbenar tepat sasaran, memperbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sanitasi, serta memastikan harga pangan tetap terjangkau. 

 

Pendekatan seperti ini mungkin tidak sepopuler membagikan makanan gratis setiap hari. Tidak ada seremoni besar. Tidak ada foto-foto pembagian makanan yang mudah dijadikan bahan kampanye. 

 

Tetapi justru karena itulah pendekatan tersebut sering lebih efektif. Kebijakan publik yang baik tidak selalu terlihat spektakuler. Banyak kebijakan terbaik justru bekerja dalam senyap. Di sinilah letak persoalan MBG sebagai proyek politik sekaligus proyek pembangunan. 

Program ini terlalu besar untuk gagal, tetapi juga terlalu mahal untuk dipertahankan tanpa evaluasi kritis. 

 

Audit Menyeluruh dan Keberanian Mengevaluasi 

Pemerintah tentu berhak mempertahankan program ini apabila memiliki bukti yang kuat mengenai dampaknya terhadap perbaikan gizi, kualitas pendidikan, dan produktivitas generasi muda. Namun bukti tersebut harus dapat diuji secara terbuka oleh publik, akademisi, dan lembaga independen. Negara demokratis tidak dibangun di atas keyakinan, melainkan di atas data. 

 

Karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap MBG. Audit tidak hanya terhadap penggunaan anggaran, tetapi juga terhadap efektivitas program secara keseluruhan. Berapa besar penurunan stunting yang benar-benar dihasilkan? Berapa besar peningkatan kualitas kesehatan siswa? Berapa tingkat kebocoran distribusi? Berapa biaya yang harus dibayar untuk setiap manfaat yang diperoleh? 

 

Jika hasil audit menunjukkan bahwa manfaat program tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, maka pemerintah harus memiliki keberanian politik untuk mengakui kenyataan. Tidak semua janji kampanye harus dipertahankan. Tidak semua proyek unggulan harus diteruskan. Tidak semua program nasional layak menjadi kebijakan permanen. 

 

Justru ukuran kepemimpinan yang matang adalah kemampuan menghentikan kebijakan yang terbukti tidak efektif. Karena itu, opsi pembatalan atau penghapusan MBG tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Opsi tersebut harus menjadi bagian dari evaluasi rasional yang terbuka. 

 

Menyelamatkan Tujuan, Bukan Mempertahankan Program 

Jika tujuan akhirnya adalah memperbaiki gizi anak Indonesia, maka yang harus dipertahankan adalah tujuannya, bukan programnya. Dan apabila terdapat cara yang lebih murah, lebih tepat sasaran, lebih berkelanjutan, serta lebih efektif untuk mencapai tujuan tersebut, maka mempertahankan MBG hanya karena alasan politik justru merupakan bentuk kemewahan kebijakan yang terlalu mahal untuk ditanggung bangsa ini. 

Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang setiap hari memberi makan rakyatnya. Negara yang kuat adalah negara yang membuat rakyatnya tidak lagi memerlukan bantuan makan dari negara. (*)

 

*Penulis: Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik