Abstraksi 

Sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan sejumlah program yang disebut sebagai lokomotif menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), berbagai proyek pembangunan strategis yang dikemas dalam semangat KMP, serta pembentukan Danantara digambarkan sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. 

 

Di atas kertas, gagasan tersebut tampak menjanjikan. Namun dalam perspektif ilmu politik, persoalan kebijakan publik tidak pernah cukup dinilai dari niat baiknya semata. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang memperoleh keuntungan terbesar, siapa yang menanggung biayanya, dan bagaimana distribusi kekuasaan berlangsung di balik kebijakan tersebut. 

 

Dalam tradisi ekonomi politik, negara bukanlah aktor netral yang bekerja di ruang hampa. Negara merupakan arena pertarungan kepentingan antara elite politik, birokrasi, kelompok bisnis, dan masyarakat sipil. Karena itu, setiap kebijakan publik harus dibaca bukan hanya sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai refleksi konfigurasi kekuasaan yang melahirkannya. Di sinilah kekhawatiran mulai muncul. 

 

MBG dan Politik Paternalisme Negara 

Program Makan Bergizi Gratis merupakan proyek sosial terbesar yang pernah dirancang pemerintah Indonesia. Secara moral, hampir tidak ada yang menolak gagasan memberi makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. 

 

Namun dari perspektif sosiologi politik, MBG menunjukkan gejala menguatnya apa yang disebut sebagai negara paternalistik (paternalistic state). Konsep ini menjelaskan kecenderungan negara memosisikan diri sebagai "orang tua" yang menentukan kebutuhan rakyat, sementara rakyat ditempatkan sebagai penerima manfaat yang pasif. 

 

Pemikir sosiologi politik seperti Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa bantuan negara sering kali tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai alat reproduksi legitimasi kekuasaan. Negara memperoleh pengakuan sosial karena dianggap hadir secara langsung dalam kehidupan masyarakat. 

 

Dalam konteks MBG, negara tidak hanya memberi makan anak-anak sekolah, tetapi juga membangun citra sebagai penyelamat rakyat. Akibatnya, relasi antara negara dan warga berpotensi bergeser dari hubungan yang berbasis hak menjadi hubungan yang berbasis pemberian. 

 

Sementara itu, dari perspektif ekonomi politik, MBG menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas alokasi sumber daya. Ekonom politik Inggris, Harold Lasswell, pernah merumuskan politik sebagai persoalan "who gets what, when, and how". Pertanyaan tersebut sangat relevan untuk MBG. Ketika ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk satu program, sektor lain secara otomatis kehilangan kesempatan memperoleh anggaran yang sama. Artinya, keputusan fiskal selalu mengandung konsekuensi distribusi. 

 

Jika anggaran MBG terus membesar sementara kualitas pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, dan infrastruktur dasar mengalami stagnasi, maka program ini berpotensi menjadi contoh klasik kebijakan populis yang mengorbankan investasi jangka panjang demi manfaat politik jangka pendek. 

 

KMP dan Fenomena Developmentalisme Baru 

Program-program pembangunan strategis yang diklaim sebagai simbol kemajuan nasional sesungguhnya mengingatkan kita pada paradigma developmentalisme yang pernah mendominasi banyak negara berkembang. 

 

Dalam teori sosiologi politik, developmentalisme merupakan keyakinan bahwa pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi otomatis akan menghasilkan kesejahteraan sosial. Padahal sejarah menunjukkan bahwa hubungan keduanya tidak selalu linear. 

 

Pemikir politik Amerika, James C. Scott, dalam karya terkenalnya Seeing Like a State, menjelaskan bagaimana negara sering terjebak dalam obsesi membangun proyekproyek besar yang terlihat megah dari atas, tetapi gagal memahami kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. 

 

Negara melihat statistik, rakyat mengalami realitas; Negara melihat angka investasi, rakyat melihat harga kebutuhan pokok; negara melihat kawasan strategis, rakyat melihat jalan desa yang rusak. Kesenjangan perspektif inilah yang sering melahirkan paradoks pembangunan. 

 

Dari sudut ekonomi politik, proyek-proyek besar juga membuka ruang terbentuknya apa yang disebut state-business alliance, yaitu aliansi antara pemegang kekuasaan dan kelompok pemodal. Teori ekonomi politik yang dikembangkan C. Wright Mills mengenai power elite menjelaskan bahwa kebijakan negara sering kali menjadi arena pertemuan kepentingan antara elite politik, birokrasi, dan ekonomi. 

 

Ketika proyek pembangunan bernilai triliunan rupiah digulirkan, manfaat ekonominya sering kali terkonsentrasi pada kontraktor besar, investor besar, dan kelompok yang memiliki akses terhadap pusat kekuasaan. Sementara masyarakat hanya menerima manfaat sekunder yang jauh lebih kecil. 

 

Danantara dan Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi 

Jika MBG berbicara mengenai distribusi anggaran dan KMP berbicara mengenai pembangunan fisik, maka Danantara berbicara mengenai konsentrasi aset nasional. Dalam perspektif ekonomi politik, pembentukan superholding investasi negara merupakan fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. 

 

Teori ekonomi politik klasik yang dikembangkan Karl Marx menekankan bahwa kontrol terhadap sumber daya ekonomi merupakan fondasi utama kekuasaan politik. Semakin besar penguasaan terhadap aset ekonomi, semakin besar pula kemampuan memengaruhi keputusan politik. 

 

Danantara akan mengelola aset negara dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya bukan apakah lembaga ini diperlukan atau tidak. Pertanyaannya adalah siapa yang mengawasi lembaga sebesar itu. 

 

Dalam sosiologi politik, fenomena ini dapat dibaca melalui teori oligarki yang banyak dikembangkan oleh Robert Michels dan kemudian diperluas oleh banyak ilmuwan politik modern. Michels menyatakan bahwa setiap organisasi besar cenderung menghasilkan elite yang semakin kuat dan sulit diawasi. Fenomena ini dikenal sebagai Iron Law of Oligarchy. 

 

Semakin besar organisasi. Semakin kecil kelompok yang benar-benar mengendalikan keputusan. Jika pengawasan publik lemah, Danantara berpotensi menjadi pusat akumulasi kekuasaan ekonomi yang luar biasa besar dalam tangan segelintir elite. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya efisiensi investasi negara, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri. 

 

APBN dan Politik Redistribusi Risiko 

Dalam teori ekonomi politik modern terdapat konsep risk redistribution, yaitu kecenderungan negara memindahkan risiko ekonomi dari kelompok kuat kepada masyarakat luas. 

 

Ketika proyek-proyek besar berhasil, keuntungan biasanya dinikmati oleh investor, kontraktor, dan elite ekonomi. Namun ketika proyek gagal, masyarakatlah yang menanggung bebannya melalui pajak, utang negara, atau pengurangan layanan publik. 

 

Di sinilah MBG, KMP, dan Danantara bertemu. Ketiganya membutuhkan sumber daya fiskal yang sangat besar. Ketiganya membawa risiko yang tidak kecil. Dan ketiganya dijalankan dalam situasi penerimaan negara yang belum sepenuhnya stabil. 

 

Dalam perspektif sosiologi politik, kondisi ini dapat melahirkan apa yang disebut sebagai relative deprivation, yaitu perasaan ketidakadilan yang muncul ketika harapan masyarakat meningkat lebih cepat dibandingkan kemampuan negara memenuhinya. Masyarakat dijanjikan kesejahteraan. Namun yang mereka rasakan adalah harga kebutuhan pokok yang meningkat, kesempatan kerja yang terbatas, dan layanan publik yang tidak banyak berubah. Situasi seperti ini sering menjadi sumber ketidakpuasan sosial dan ketegangan politik.

 

Demokrasi dan Menyempitnya Ruang Kritik 

Salah satu pelajaran utama dalam sosiologi politik adalah bahwa demokrasi tidak diukur dari banyaknya pemilu, melainkan dari kemampuan masyarakat mengawasi kekuasaan. 

 

Pemikir Jerman, Jürgen Habermas, menekankan pentingnya public sphere atau ruang publik sebagai arena dialog antara negara dan masyarakat. Ketika ruang kritik menyempit, kualitas demokrasi ikut menurun. Ketika kritik dianggap ancaman, kekuasaan kehilangan mekanisme koreksi. Ketika pengawasan melemah, penyimpangan menjadi lebih mudah terjadi. 

 

Program sebesar MBG, KMP, dan Danantara justru membutuhkan pengawasan yang lebih kuat, bukan sebaliknya. Karena semakin besar uang yang dikelola negara, semakin besar pula potensi penyalahgunaannya. 

 

Potensi risiko yang muncul tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial dan ekonomi. Dalam perspektif sosiologi politik, ketika masyarakat merasa kritik tidak lagi didengar, akan muncul fenomena alienasi politik, yaitu kondisi ketika warga merasa semakin jauh dari proses pengambilan keputusan publik. Akibatnya, kepercayaan terhadap institusi negara perlahan menurun. Dari sudut ekonomi politik, lemahnya kontrol publik membuka peluang terjadinya pemburuan rente (rent-seeking), kolusi kebijakan, serta pengalokasian sumber daya yang lebih menguntungkan kelompok dekat kekuasaan dibanding masyarakat luas. 

 

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melahirkan oligarki kebijakan, yaitu situasi ketika keputusan-keputusan strategis negara lebih banyak ditentukan oleh segelintir elite politik dan ekonomi. Risiko lainnya adalah meningkatnya polarisasi sosial. Ketika saluran kritik formal tidak efektif, ketidakpuasan publik berpotensi bermigrasi ke ruang-ruang informal, media sosial, atau bahkan mobilisasi massa. Sejarah politik menunjukkan bahwa banyak krisis legitimasi pemerintahan tidak diawali oleh kemiskinan semata, melainkan oleh tumbuhnya persepsi bahwa negara tidak lagi bersedia mendengar suara rakyatnya. 

 

Dari Negara Kesejahteraan Menuju Negara Pertunjukan? 

Sosiolog Prancis Guy Debord pernah memperkenalkan konsep society of the spectacle, yakni masyarakat yang lebih sibuk mengonsumsi simbol daripada substansi. 

 

Konsep ini relevan untuk membaca banyak kebijakan modern. Program yang besar, anggaran yang fantastis, peluncuran yang megah, publikasi yang masif, namun manfaat riil bagi rakyat sering kali tidak sebanding dengan narasi yang dibangun. 

 

MBG, KMP, dan Danantara pada akhirnya akan diuji bukan oleh pidato politik, bukan oleh iklan pemerintah, dan bukan pula oleh statistik resmi. Ketiganya akan diuji oleh realitas sehari-hari rakyat Indonesia. 

 

Apakah harga pangan lebih terjangkau? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah kualitas pendidikan meningkat? Apakah kemiskinan berkurang? Apakah kesenjangan mengecil? Jika jawabannya tidak, maka ketiga program tersebut hanya akan menjadi monumen politik yang mahal. 

 

Dan sejarah menunjukkan, bangsa-bangsa tidak runtuh karena kekurangan proyek besar. Bangsa-bangsa runtuh ketika negara kehilangan kemampuan membedakan antara kepentingan rakyat dan kepentingan elite. 

 

Apabila MBG, KMP, dan Danantara lebih banyak menjadi instrumen akumulasi legitimasi politik serta konsolidasi kekuatan ekonomi dibandingkan alat peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar efektivitas kebijakan publik, melainkan masa depan kontrak sosial antara negara dan rakyat. Dan ketika kontrak sosial itu mulai retak, jurang nestapa yang sesungguhnya tidak lagi berada di depan mata. Ia telah berada tepat di bawah kaki kita. (*)

 

*Penulis: Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik