“Ketika pengkritik kekuasaan masuk ke lingkaran Istana, pertanyaan terpenting bukanlah apakah ia berubah menjadi pendukung pemerintah, melainkan apakah kekuasaan bersedia menerima kritik yang dapat mengubah arah kebijakan.” 

 

Abstraksi 

Pelantikan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026 menghadirkan sebuah paradoks dalam politik Indonesia modern. Sosok yang selama bertahun-tahun dikenal melalui kritik tajam terhadap kekuasaan kini memperoleh tempat di dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri. Peristiwa ini bukan sekadar perpindahan posisi seseorang dari luar ke dalam Istana. Ia membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kritik dapat mengubah kekuasaan dari dalam, atau justru kekuasaan memiliki kemampuan menyerap kritik tanpa mengubah dirinya? 

 

Rocky menyatakan bahwa sikap dan pandangannya tetap radical break, meskipun kini berada di dalam pemerintahan. Ia juga membedakan fungsi Wantimpres sebagai pemberi pertimbangan etis dari pekerjaan teknis birokrasi. Pernyataan itu menempatkan dirinya pada wilayah yang menarik sekaligus dilematis: mempertahankan jarak kritis sambil bekerja di dalam struktur yang selama ini menjadi objek pengamatan dan kritiknya. 

 

Di sisi lain, strategi Prabowo Subianto dapat dibaca melalui konsep radical embrace: merangkul figur dengan latar belakang, orientasi, dan rekam jejak yang berbeda, termasuk mereka yang sebelumnya berada di luar atau berseberangan dengan kekuasaan. Istilah ini merupakan perangkat analisis, bukan label resmi yang telah dinyatakan Presiden. 

Pertemuan dua pendekatan tersebut memperlihatkan salah satu persoalan mendasar demokrasi Indonesia: hubungan antara kritik, kooptasi, konsolidasi kekuasaan, dan kemampuan institusi memperbaiki diri. 

 

Dari Kritik ke Dalam Kekuasaan 

Dalam pengertian politik, radical break bukan sekadar pergantian pejabat atau perubahan susunan kabinet. Ia menuntut pemutusan yang mendasar terhadap pola lama, asumsi kebijakan, dan cara kekuasaan mengambil keputusan. Dalam pemberitaan mengenai kritiknya terhadap pemerintahan Prabowo, Rocky pernah mendorong perampingan kabinet dan mempertanyakan orientasi sejumlah program pemerintah. Ia menghendaki kebijakan yang lebih konsisten dengan konstitusi dan kepentingan sosial masyarakat. Setelah dilantik sebagai anggota Wantimpres, Rocky tetap menyatakan bahwa pandangannya tidak berubah. Ia menganggap perpindahan dari luar ke dalam Istana tidak dengan sendirinya menghapus fungsi kritisnya. 

 

Pernyataan tersebut penting karena demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar pergantian aktor. Pergantian personel tidak otomatis menghasilkan perubahan struktural. Kabinet dapat dirombak, pejabat dapat diganti, dan lembaga penasihat dapat diperluas, tetapi pola pengambilan keputusan mungkin tetap sama. Di sinilah relevansi pemikiran Max Weber mengenai birokrasi modern. Birokrasi menyediakan keteraturan, pembagian kewenangan, dan prosedur yang memungkinkan negara bekerja. Namun, rasionalitas prosedural tidak selalu menjamin kebijakan substantif yang adil atau efektif. Sebuah program bisa berjalan sesuai administrasi, tetapi gagal menjawab kebutuhan warga. 

 

Karena itu, radical break seharusnya diuji melalui perubahan yang dapat diamati: apakah kebijakan lebih berbasis bukti, apakah anggaran lebih tepat sasaran, apakah evaluasi independen memperoleh tempat, dan apakah pemerintah bersedia mengoreksi keputusan yang terbukti keliru? Jika ukuran perubahan hanya kehadiran figur kritis di Istana, radikalisme berhenti pada simbol. Sebaliknya, jika kritik menghasilkan koreksi kebijakan, perubahan itu mulai memiliki makna institusional. 

 

Radical Embrace: Seni Merangkul atau Mekanisme Penjinakan? 

Konsep radical embrace dapat digunakan untuk membaca strategi politik yang merangkul pihak-pihak dengan latar belakang berbeda ke dalam satu lingkaran kekuasaan. Dalam sistem presidensial, praktik semacam ini dapat memperluas basis komunikasi, mengurangi ketegangan antarkelompok, serta membuka akses kepada pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya berada di luar pemerintahan. 

 

Namun, merangkul bukanlah tindakan yang secara otomatis demokratis ataupun antidemokratis. Maknanya bergantung pada bagaimana perbedaan diperlakukan setelah seseorang masuk ke dalam kekuasaan. Jika perbedaan dipertahankan dan memperoleh ruang untuk memengaruhi keputusan, perangkulan dapat menjadi sarana memperkaya pemerintahan. Jika perbedaan hanya dipertontonkan sebagai bukti keterbukaan, sementara keputusan tetap tertutup terhadap koreksi, perangkulan berpotensi berubah menjadi mekanisme penjinakan kritik. 

 

Pemikiran Antonio Gramsci tentang hegemoni membantu menjelaskan persoalan ini. Kekuasaan tidak bertahan hanya melalui instruksi atau paksaan. Ia juga bekerja dengan membangun persetujuan, mengakomodasi sebagian tuntutan, dan menyatukan berbagai kepentingan ke dalam suatu tatanan politik. Dalam kerangka ini, masuknya seorang pengkritik ke lembaga negara dapat memperluas dialog, tetapi juga dapat mengubah posisi simboliknya di hadapan publik. 

 

Meski demikian, tidak tepat menyimpulkan bahwa pengangkatan Rocky otomatis merupakan kooptasi. Kesimpulan tersebut memerlukan bukti mengenai proses pengambilan keputusan, kebebasan menyampaikan pendapat, dan dampak nyata nasihatnya. Demikian pula, tidak cukup alasan untuk menganggap bahwa kehadiran Rocky dengan sendirinya membuktikan keterbukaan pemerintah terhadap kritik. Yang perlu diperiksa bukan dugaan mengenai motif personal, melainkan konsekuensi institusional dari perangkulan itu. 

 

Kekacauan Politik dan Kaburnya Batas Oposisi 

Salah satu ciri politik kontemporer adalah semakin cairnya batas antara pendukung pemerintah, pengkritik, oposisi, dan mitra kekuasaan. Seseorang dapat mengkritik kebijakan tertentu, mendukung kebijakan lainnya, lalu menerima jabatan publik tanpa harus kehilangan seluruh identitas politik sebelumnya. Kondisi ini tidak selalu buruk. Demokrasi tidak menuntut setiap orang mempertahankan posisi yang kaku sepanjang waktu. Perubahan sikap dapat mencerminkan pembelajaran, negosiasi, atau keinginan untuk memengaruhi kebijakan secara langsung. 

 

Masalah muncul ketika kelenturan posisi tidak disertai kejelasan pertanggungjawaban. Publik berhak mengetahui kapan seorang tokoh berbicara sebagai intelektual independen, kapan ia menyampaikan pertimbangan dalam kapasitas resmi, dan bagaimana ia menghadapi perbedaan antara pandangan pribadinya dengan keputusan pemerintah. 

 

Dalam perspektif Jürgen Habermas, legitimasi demokrasi berkaitan dengan kualitas ruang publik dan proses pembentukan kehendak politik melalui komunikasi yang terbuka. Kritik bukan gangguan terhadap pemerintahan. Ia merupakan mekanisme untuk menguji alasan, kepentingan, dan konsekuensi suatu keputusan. Jika perbedaan pendapat hanya diterima selama tidak menyentuh keputusan inti, komunikasi politik berisiko menjadi ritual pembenaran. Sebaliknya, jika kritik dapat disampaikan tanpa intimidasi, ditanggapi dengan alasan yang dapat diuji, dan diterjemahkan menjadi koreksi, institusi memperoleh kesempatan untuk belajar. 

 

Karena itu, persoalan Rocky bukan semata-mata apakah ia masih kritis setelah menjadi Wantimpres. Persoalannya adalah apakah struktur kekuasaan menyediakan ruang yang memadai bagi kritik untuk berfungsi sebagai koreksi, bukan sekadar sebagai akses personal menuju Presiden. 

 

Ujian Institusional bagi Wantimpres 

Lembaga penasihat presiden berada pada posisi yang khas. Ia tidak mengambil alih kewenangan Presiden, tidak menggantikan tanggung jawab kementerian, dan tidak dengan sendirinya memiliki kekuasaan untuk memaksa pelaksanaan rekomendasi. Nilai strategisnya terletak pada mutu pertimbangan yang disampaikan dan kesediaan pengambil keputusan untuk mempertimbangkannya. 

 

Di sinilah terdapat risiko sekaligus peluang. Risiko muncul ketika lembaga penasihat menjadi ruang yang menghasilkan banyak masukan, tetapi tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa masalah substantif benar-benar dibahas. Peluang muncul ketika lembaga tersebut mampu menyampaikan informasi yang tidak nyaman, menguji asumsi pemerintah, dan memperingatkan konsekuensi yang mungkin luput dari perhatian birokrasi. 

 

Untuk menjalankan fungsi itu, setidaknya ada tiga prasyarat. Pertama, independensi penilaian. Anggota Wantimpres harus memiliki keleluasaan menyampaikan pertimbangan berdasarkan fakta dan kepentingan publik, termasuk ketika kesimpulannya berbeda dari preferensi awal pemerintah.

 

Kedua, kualitas pengetahuan. Kritik harus melampaui retorika. Ia perlu ditopang analisis dampak kebijakan, data sosial-ekonomi, penilaian fiskal, serta pertimbangan konstitusional. Perubahan mendasar membutuhkan diagnosis yang akurat, bukan hanya bahasa yang radikal. 

 

Ketiga, keterlacakan hasil. Tidak semua nasihat presiden harus diumumkan kepada publik, sebab sebagian pembahasan memerlukan kerahasiaan. Namun, pemerintah tetap perlu menunjukkan melalui kebijakan dan evaluasi yang dapat diperiksa bahwa pertimbangan berbasis kepentingan umum memperoleh perhatian yang serius. 

Ketiga prasyarat ini memungkinkan publik menilai fungsi kelembagaan tanpa harus berspekulasi mengenai hubungan pribadi antara Presiden dan penasihatnya. 

 

Melampaui Politik Simbolik 

Peristiwa ini juga mengingatkan kita pada pemikiran Hannah Arendt mengenai tindakan politik dan ruang publik. Politik memperoleh makna ketika warga dapat berbicara, berbeda pendapat, dan bertindak bersama dalam dunia yang sama. Identitas seseorang tidak cukup dinilai dari tempat ia berdiri, tetapi juga dari tindakan yang ia lakukan dan akibatnya bagi kehidupan bersama. Rocky tidak harus kehilangan identitas kritisnya hanya karena masuk Istana. Sebaliknya, pemerintah tidak otomatis menjadi lebih terbuka hanya karena merekrut figur yang dikenal kritis. Kedua hal itu harus dibuktikan melalui praktik. 

 

Ukuran keberhasilan radical break bukan seberapa keras seseorang berbicara tentang perubahan, melainkan apakah ia mampu mengidentifikasi masalah struktural dan mendorong perbaikannya. Ukuran radical embrace bukan seberapa banyak tokoh dengan latar belakang berbeda yang masuk ke lingkaran kekuasaan, melainkan apakah perbedaan mereka benar-benar memengaruhi kualitas keputusan. 

 

Keduanya dapat saling memperkuat. Perangkulan politik dapat menyediakan akses bagi kritik struktural, sedangkan kritik dapat membantu pemerintah mengenali kelemahan yang tidak terlihat dari dalam birokrasi. Namun, keduanya juga dapat saling meniadakan jika akses menggantikan independensi atau jika kritik hanya menjadi pertunjukan tanpa konsekuensi. Pada akhirnya, demokrasi tidak kekurangan tokoh yang berbicara tentang perubahan. Yang lebih sulit adalah membangun institusi yang sanggup menerima koreksi, menjelaskan keputusan, dan mengubah kebijakan ketika bukti menunjukkan adanya kekeliruan. 

 

Masuknya Rocky Gerung ke Istana karena itu patut dibaca bukan sebagai akhir dari kritik, tetapi sebagai awal ujian yang lebih konkret. Apakah radical break dapat bertahan di dalam radical embrace? Jawabannya tidak ditentukan oleh pernyataan Rocky ataupun strategi perangkulan Prabowo semata. Jawabannya akan terlihat dari mutu kebijakan, ruang bagi perbedaan, dan keberanian pemerintah mengoreksi dirinya sendiri. 

 

Sebab dalam demokrasi modern, kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang berhasil mengumpulkan semua kritik di sekelilingnya. Kekuasaan yang kuat adalah kekuasaan yang mampu mendengar kritik tanpa harus mengubahnya menjadi persetujuan. (*)

 

*Penulis: Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik