“Tantangan sesungguhnya bukan sekadar menentukan siapa yang akan duduk di kursi wakil presiden pada 2 Desember nanti. Tantangan terbesarnya adalah membuktikan bahwa pemerintahan ini tidak disandera oleh kepentingan keluarga, oligarki, ataupun kelompok politik mana pun. Sebab, dalam politik, tikus yang terpojok memang dapat menggigit. Tetapi negara tidak boleh berubah menjadi arena pertarungan tikus-tikus kekuasaan.” 

 

Abstraksi 

Dalam politik, kekuasaan yang kehilangan ruang gerak tidak selalu memilih jalan mundur. Ada kalanya ia justru menjadi lebih agresif, mengambil risiko, bahkan melakukan manuver yang sebelumnya dianggap tidak masuk akal. Sebab, bagi kelompok yang merasa sedang terpojok, mempertahankan pengaruh bukan sekadar persoalan kekuasaan, melainkan juga menyangkut keselamatan politik dan masa depan jaringan kepentingannya. 

 

Ungkapan bahwa tikus yang terpojok dapat pula sesekali menggigit barangkali relevan untuk membaca dinamika politik pasca-prahara Gibran Rakabuming Raka. Mundurnya Gibran dari jabatan wakil presiden, sebagaimana menjadi pokok pemberitaan dan perdebatan politik nasional, bukan semata-mata persoalan pergantian seorang pejabat negara. Peristiwa ini berpotensi membuka kembali pertarungan pengaruh di sekitar lingkaran kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. 

 

Di tengah perubahan tersebut, pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang akan menggantikan Gibran, melainkan bagaimana nasib kekuatan politik yang selama ini tumbuh melalui jejaring kekuasaan Solo. Apakah mereka akan menerima perubahan konfigurasi politik secara legawa, atau justru menunggu momentum untuk mempertahankan pengaruh? 

 

Istilah Genk Solo dalam tulisan ini digunakan sebagai metafora politik untuk menyebut jejaring elite, loyalis, dan kepentingan yang diasosiasikan dengan pusat kekuasaan politik di Solo. Istilah tersebut bukan tuduhan bahwa seluruh pihak di dalamnya merupakan satu organisasi atau memiliki agenda politik yang seragam. 

 

Politik Orang Terpojok dan Pertaruhan Kekuasaan 

Ada beberapa alasan mengapa momentum pergantian wakil presiden menjadi sangat penting bagi jejaring politik tersebut. 

 

Pertama, pengunduran diri Gibran tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik keluarga dan jaringan kekuasaan yang selama ini mengiringi perjalanan politiknya. Gibran mungkin tidak lagi berada di kursi wakil presiden, tetapi hubungan politik, loyalitas, akses, dan kepentingan yang telah terbentuk tidak serta-merta hilang bersama berakhirnya jabatan. 

Dalam politik Indonesia, kekuasaan formal dan kekuasaan informal sering kali berjalan beriringan. Seseorang dapat kehilangan jabatan, tetapi tetap memiliki pengaruh melalui jaringan keluarga, pendukung, sumber daya politik, dan hubungan dengan para elite. Di sinilah pentingnya membedakan antara berakhirnya kekuasaan institusional dan berakhirnya pengaruh politik. 

 

Kedua, posisi Presiden Prabowo sedang diuji dalam menentukan arah konsolidasi pemerintahannya. Pengunduran diri Gibran menciptakan ruang politik baru yang sebelumnya tidak tersedia. Prabowo kini memiliki kesempatan untuk menata ulang keseimbangan kekuasaan, memperkuat legitimasi pemerintahannya, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap jaringan politik yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan agenda pemerintahannya. 

 

Namun, keputusan tersebut bukan tanpa risiko. Mengubah konfigurasi kekuasaan berarti berhadapan dengan kepentingan kelompok-kelompok yang sebelumnya mendapatkan akses terhadap pusat kekuasaan. Kelompok yang kehilangan akses politik berpotensi melakukan konsolidasi untuk mempertahankan pengaruhnya. 

 

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Prabowo bukan sekadar mencari figur pengganti Gibran, tetapi memastikan bahwa proses pergantian tersebut tidak menjadi pintu masuk bagi konflik internal pemerintahan. 

 

Momentum 18 November dan Pertarungan di Balik Dua Nama 

Tenggat waktu menjadi faktor yang tidak kalah menentukan. MPR telah menetapkan 2 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden pengganti. Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum sidang tersebut. Artinya, 18 November menjadi tenggat penting bagi Prabowo. 

 

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua calon, sementara MPR memilih satu di antaranya. Artinya, kendali awal atas konfigurasi calon berada di tangan Prabowo, tetapi keputusan akhirnya melibatkan lembaga perwakilan tersebut. 

 

Di sinilah pertarungan sesungguhnya berlangsung. Dua nama yang diajukan bukan sekadar daftar kandidat untuk mengisi jabatan kosong. Keduanya akan mencerminkan pilihan politik Presiden tentang siapa yang dianggap paling tepat mendampingi, memperkuat, dan menjaga keberlanjutan pemerintahannya. 

 

Apabila Prabowo memilih figur yang memiliki legitimasi publik dan kapasitas kenegarawanan, ia dapat memperluas dukungan politik pemerintahannya. Sebaliknya, apabila pertimbangan utama adalah kedekatan personal dan kenyamanan politik, keputusan tersebut berpotensi dibaca sebagai upaya mempertahankan keseimbangan kepentingan elite. 

 

Nama-nama seperti Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sjafrie Sjamsoeddin, dan Sufmi Dasco Ahmad pernah menjadi bahan perbincangan dalam spekulasi politik mengenai figur pengganti Gibran. Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) juga menarik dipertimbangkan dari perspektif legitimasi sosial dan kapasitas kepemimpinan. Namun, nama-nama tersebut harus dibedakan antara wacana publik dan calon resmi yang diajukan Presiden. 

 

Pertanyaannya, apakah Prabowo akan memilih figur yang memperkuat legitimasi pemerintahannya atau justru figur yang paling aman bagi keseimbangan politik di lingkaran kekuasaan?

 

Genk Solo: Bertahan, Menunggu, atau Melakukan Perlawanan? 

Dalam perspektif sosiologi politik, kelompok yang kehilangan akses terhadap sumber daya kekuasaan cenderung menghadapi tiga pilihan: beradaptasi, bernegosiasi, atau melakukan perlawanan. Pilihan terakhir biasanya muncul ketika kelompok tersebut merasa kehilangan bukan hanya jabatan, melainkan juga masa depan politiknya. 

 

Teori power elite C. Wright Mills menjelaskan bahwa kekuasaan tidak semata-mata berada pada pejabat formal, tetapi juga pada jaringan elite yang mengendalikan akses terhadap pengambilan keputusan, sumber daya, dan institusi strategis. Dalam konteks ini, perubahan posisi Gibran dapat dibaca sebagai ujian terhadap kemampuan jejaring politik Solo mempertahankan relevansinya. 

 

Ada setidaknya tiga kemungkinan manuver yang patut dicermati. Pertama, konsolidasi politik melalui parlemen dan partai politik. Kelompok yang kehilangan akses langsung ke eksekutif dapat mencari dukungan melalui kekuatan fraksi, pimpinan partai, dan hubungan antarelite. Dengan cara ini, pengaruh politik dapat dipertahankan tanpa harus berada di dalam kabinet atau lingkaran inti pemerintahan. 

 

Kedua, membangun kembali legitimasi melalui opini publik. Isu ketidakadilan politik, perlakuan terhadap keluarga, atau narasi bahwa kelompok tertentu sedang disingkirkan dapat menjadi instrumen mobilisasi pendukung. Politik identitas dan loyalitas personal dapat digunakan untuk membangun solidaritas baru. 

 

Ketiga, menunggu momentum ketika pemerintahan menghadapi persoalan serius. Kesulitan ekonomi, konflik antarelite, ketidakpuasan masyarakat, atau penurunan kepercayaan publik dapat menjadi peluang bagi kelompok yang sebelumnya kehilangan pengaruh untuk kembali menawarkan diri sebagai kekuatan politik alternatif. 

 

Namun, semua kemungkinan tersebut merupakan skenario analitis, bukan bukti bahwa Genk Solo sedang merencanakan perlawanan terhadap Prabowo. Tidak boleh pula setiap kritik terhadap pemerintah atau aktivitas politik pendukung Gibran langsung ditafsirkan sebagai manuver politik terorganisasi. 

 

Yang perlu diwaspadai adalah apabila persaingan kepentingan elite berkembang menjadi konflik yang mengganggu stabilitas pemerintahan dan melemahkan institusi demokrasi. 

 

Prabowo Jangan Terjebak Politik Balas Dendam 

Dalam situasi seperti ini, Prabowo perlu menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pemimpin koalisi yang sedang membagi ulang kekuasaan, melainkan Presiden yang bertanggung jawab terhadap seluruh rakyat Indonesia. 

 

Kesalahan terbesar adalah menjadikan pergantian wakil presiden sebagai momentum untuk melakukan politik balas dendam atau pembersihan terhadap kelompok yang berbeda kepentingan. Sebaliknya, Presiden harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kepentingan negara, kompetensi, integritas, dan kepatuhan terhadap konstitusi. 

 

Prabowo juga perlu menghindari politik akomodasi yang berlebihan. Tidak semua kelompok harus diberi tempat dalam pemerintahan hanya untuk menjaga stabilitas koalisi. Stabilitas yang dibangun melalui kompromi kepentingan elite tanpa memperhatikan kapasitas dan akuntabilitas justru berpotensi melahirkan pemerintahan oligarkis. 

 

Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang berhasil membungkam kelompok yang berbeda kepentingan, melainkan pemerintahan yang mampu mengelola perbedaan melalui institusi demokrasi. 

 

Dalam kerangka itu, pengisian jabatan wakil presiden harus menjadi momentum memperbaiki kualitas kepemimpinan nasional. Figur pengganti Gibran idealnya mempunyai kapasitas kenegarawanan, integritas, pengalaman pemerintahan, legitimasi publik, dan kemampuan membangun komunikasi politik lintas kelompok. 

 

Prabowo harus berani memilih berdasarkan kepentingan bangsa, bukan berdasarkan siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaannya. 

 

Tikus Terpojok dan Ujian Demokrasi 

Sejarah politik Indonesia memberikan pelajaran bahwa konflik elite yang tidak dikelola secara bijaksana dapat berkembang menjadi krisis legitimasi. Perubahan konfigurasi kekuasaan selalu melahirkan pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Namun, demokrasi tidak boleh menjadi korban dari pertarungan tersebut. 

 

Kita perlu mengingat bahwa negara bukan milik keluarga, kelompok, partai, ataupun jaringan politik tertentu. Kekuasaan merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan untuk kepentingan publik. 

 

Karena itu, apabila Genk Solo benar-benar merasa kehilangan ruang politik, mereka tetap mempunyai hak untuk bertahan, beroposisi, mengkritik, dan memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme demokrasi. Tetapi tidak ada kelompok yang berhak menggunakan kekuasaan informal untuk menghambat pemerintahan atau merusak institusi negara. Sebaliknya, Prabowo juga tidak boleh menjadikan momentum ini sebagai alasan untuk mengonsolidasikan kekuasaan secara berlebihan. 

 

Pada akhirnya, ungkapan bahwa tikus yang terpojok dapat pula sesekali menggigit mengandung peringatan politik yang tidak sederhana. Kelompok yang merasa terdesak belum tentu menyerah. Mereka bisa saja menunggu, mengamati, membangun kembali kekuatan, dan mencari celah untuk kembali memasuki arena kekuasaan. 

 

Pertanyaannya, apakah Genk Solo akan memilih beradaptasi dengan konfigurasi politik baru, atau justru menunggu momentum ketika pemerintahan Prabowo mengalami turbulensi? (*)

 

*Penulis: Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik