“Demokrasi tidak boleh dikorbankan demi stabilitas semu. Namun, stabilitas pemerintahan juga tidak boleh diguncang oleh kesimpulan hukum yang belum melalui proses pembuktian dan mekanisme konstitusional. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi seorang wakil presiden, melainkan kredibilitas konstitusi sebagai fondasi kehidupan bernegara.” 

 

Abstraksi 

Polemik surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan lagi sekadar persoalan administrasi pendidikan. Ia telah berkembang menjadi persoalan legitimasi politik, kepastian hukum, dan bahkan masa depan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketika dua lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), menghadirkan putusan yang mengguncang dasar administratif pencalonan Gibran, pertanyaan yang muncul bukan semata-mata apakah dokumen tersebut sah, melainkan seberapa jauh konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang harus ditanggung oleh kekuasaan. 

 

Putusan MK pada 6 Oktober 2026 menjadi titik balik. Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran setingkat SMA atau sederajat. MK juga menilai certificate of attendance dan dokumen akademik yang diajukan bukan bukti kelulusan, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. 

 

Namun, permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Artinya, MK tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Tetapi substansi pertimbangan hukumnya menyisakan persoalan serius mengenai dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan calon wakil presiden. 

 

Situasi semakin kompleks setelah Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi Subhan. MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan pencabutannya. Dua putusan tersebut, meskipun berada dalam rezim hukum dan objek perkara yang berbeda, menciptakan tekanan politik yang tidak dapat diabaikan. 

 

Dari Persoalan Suket Menjadi Krisis Legitimasi 

Dalam politik modern, legitimasi kekuasaan tidak cukup hanya bersandar pada kemenangan elektoral. Max Weber membedakan legitimasi tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam negara demokrasi konstitusional, legitimasi legal-rasional menjadi fondasi utama: kekuasaan harus diperoleh dan dijalankan berdasarkan hukum serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Persoalan Gibran memperlihatkan bagaimana legitimasi elektoral dapat berhadapan dengan problem legitimasi administratif dan legalitas pencalonan. Kemenangan dalam pemilu tidak serta-merta menutup pertanyaan tentang terpenuhi atau tidaknya persyaratan konstitusional seorang calon. 

 

Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Ketentuan tersebut bukan formalitas administratif yang boleh ditafsirkan secara longgar. Ia merupakan persyaratan hukum yang harus dipenuhi setiap warga negara yang hendak menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan.

 

Di sinilah persoalan suket menjadi penting. Jika dokumen yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan dinyatakan tidak sah oleh MA, pemerintah harus menjelaskan bagaimana dokumen tersebut diterbitkan, diverifikasi, dan digunakan dalam proses pencalonan. Tanggung jawab tidak boleh berhenti pada individu, tetapi juga harus menjangkau institusi yang memiliki kewenangan administratif. Negara hukum tidak boleh membiarkan standar ganda: ketat terhadap warga biasa, tetapi lentur terhadap mereka yang berada di lingkar kekuasaan. 

 

KPU dan Persoalan Verifikasi Dokumen Calon 

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memverifikasi dokumen persyaratan calon wakil presiden. KPU bukan sekadar lembaga penerima berkas pendaftaran, melainkan penjaga pintu konstitusional yang memastikan setiap pasangan calon memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. 

 

Dalam persidangan MK, terungkap bahwa verifikasi dokumen pendidikan Gibran menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan keputusan dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga mengakui tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut karena tidak ditemukan keraguan maupun pengaduan masyarakat. 

 

Di sinilah persoalan mendasarnya: apakah verifikasi KPU cukup hanya dengan menerima dokumen dari instansi pemerintah tanpa menguji lebih jauh substansi dan dasar penerbitannya? Tidak adanya pengaduan masyarakat semestinya tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara pemilu untuk menerapkan prinsip kecermatan dan kehatihatian. 

 

Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang menyatakan surat penyetaraan tersebut tidak sah dan batal demi hukum semakin memperkuat urgensi evaluasi terhadap proses verifikasi pencalonan. KPU memang bukan lembaga yang berwenang menetapkan penyetaraan pendidikan, tetapi memiliki tanggung jawab memastikan dokumen persyaratan calon dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif. 

 

Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan legalitas dokumen Gibran. KPU harus memberikan penjelasan terbuka mengenai proses verifikasi yang dilakukan. Sebab, apabila mekanisme pemeriksaan persyaratan calon presiden dan wakil presiden hanya menjadi formalitas administratif, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kredibilitas KPU, melainkan integritas demokrasi elektoral Indonesia. 

 

Prabowo di Persimpangan Loyalitas dan Konstitusi 

Persoalan ini menempatkan Presiden Prabowo Subianto pada posisi politik yang tidak sederhana. Di satu sisi, Gibran merupakan pasangan politik yang mengantarkannya memenangkan Pilpres 2024. Di sisi lain, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Prabowo mempunyai kewajiban menjaga konstitusi dan memastikan seluruh penyelenggara negara menghormati putusan pengadilan. 

 

Ketika muncul pemberitaan bahwa Gibran menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri kepada Presiden pada 10 November 2026, persoalan ini memasuki babak baru. Pengunduran diri seorang wakil presiden bukan perkara personal semata. Ia menyangkut kesinambungan pemerintahan, konfigurasi koalisi, dan keseimbangan kekuatan politik nasional. 

 

Prabowo menghadapi dilema: mempertahankan stabilitas koalisi dengan memberikan dukungan politik kepada Gibran, atau mengambil jarak agar institusi kepresidenan tidak terseret lebih jauh ke dalam kontroversi legalitas pencalonan. Pilihan pertama berisiko memperpanjang krisis kepercayaan publik. Pilihan kedua berpotensi mengguncang kesepakatan politik yang menopang pemerintahan. 

 

Dalam konteks ini, loyalitas politik tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan konstitusi. Presiden harus memastikan bahwa penyelesaian persoalan dilakukan melalui mekanisme hukum, bukan negosiasi kekuasaan di belakang layar. 

 

Apakah Pergantian Paksa Presiden Mungkin Terjadi? 

Pertanyaan mengenai kemungkinan pergantian paksa presiden perlu dijawab secara konstitusional, bukan berdasarkan spekulasi politik. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

Namun, pemberhentian tidak dapat dilakukan hanya karena tekanan opini publik, demonstrasi, atau konflik politik. Prosesnya harus melalui mekanisme DPR, pemeriksaan dan putusan MK, serta keputusan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. 

 

Karena itu, polemik suket Gibran tidak otomatis menjadi dasar pemberhentian Prabowo. Persoalan administratif pencalonan wakil presiden juga tidak serta-merta dapat dialihkan menjadi kesalahan konstitusional presiden. Harus ada dasar hukum dan pembuktian tersendiri untuk setiap tindakan yang dipersoalkan. 

 

Meski demikian, krisis politik dapat berkembang melampaui persoalan awalnya. Jika persoalan Gibran memicu perpecahan koalisi, hilangnya dukungan parlemen, tekanan masyarakat sipil, dan delegitimasi pemerintahan, maka Prabowo dapat menghadapi krisis politik yang lebih luas. Pergantian presiden secara paksa bukan konsekuensi hukum otomatis dari perkara suket, tetapi gejolak politik yang tidak dikelola dapat menggerus daya tahan pemerintahan. 

 

Perlu dibedakan pula antara pergantian wakil presiden, pemakzulan presiden, dan pengunduran diri presiden. Ketiganya memiliki konsekuensi konstitusional berbeda. Jika wakil presiden berhenti atau diberhentikan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Sementara itu, jika presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, wakil presiden menggantikannya berdasarkan Pasal 8 ayat (1). 

 

Dengan demikian, turbulensi akibat perkara Gibran tidak otomatis menjatuhkan Prabowo. Tetapi ia dapat membuka pertarungan baru mengenai siapa yang memiliki legitimasi politik untuk mempertahankan atau mengubah konfigurasi kekuasaan. 

 

Oligarki, Dinasti Politik, dan Kepercayaan Publik 

Di balik kontroversi suket terdapat persoalan yang lebih besar, yakni persepsi publik mengenai dinasti politik dan konsentrasi kekuasaan. Ketika proses pencalonan seorang pejabat tinggi negara dipandang memperoleh perlakuan istimewa, masyarakat akan mempertanyakan apakah institusi negara benar-benar independen dari kepentingan keluarga dan jaringan politik penguasa. 

 

Robert Michels melalui teorinya tentang iron law of oligarchy mengingatkan bahwa organisasi politik cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Demokrasi prosedural dapat tetap berjalan, tetapi substansinya melemah ketika keputusan strategis hanya ditentukan oleh kelompok kecil yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan. 

Persoalan Gibran dapat menjadi simbol dari kecemasan tersebut. Bukan hanya tentang seseorang yang dipersoalkan dokumen pendidikannya, melainkan tentang bagaimana kekuasaan, hukum, dan administrasi negara bekerja ketika berhadapan dengan elite politik. 

 

Jika negara gagal memberikan penjelasan yang transparan, krisis kepercayaan akan semakin dalam. Dalam demokrasi, bahaya terbesar bukan semata-mata konflik antarelite, melainkan hilangnya keyakinan masyarakat bahwa hukum berlaku setara bagi semua orang. 

 

Mengakhiri Prahara dengan Konstitusi 

Prahara suket Gibran harus diselesaikan melalui tiga langkah. Pertama, pemerintah dan kementerian terkait wajib membuka secara transparan proses penerbitan surat penyetaraan, dasar hukum, dokumen pendukung, serta tindak lanjut atas putusan MA. Kedua, penyelenggara pemilu dan lembaga negara harus mengevaluasi mekanisme verifikasi persyaratan calon agar persoalan serupa tidak terulang. Ketiga, seluruh elite politik harus menahan diri dari penggunaan kontroversi hukum sebagai instrumen perebutan kekuasaan. 

 

Presiden Prabowo juga harus menunjukkan bahwa kepemimpinannya berdiri di atas konstitusi, bukan semata-mata di atas kompromi koalisi. Sebab, mempertahankan seseorang dengan mengorbankan kredibilitas institusi justru dapat menjadi beban politik bagi pemerintahan sendiri. 

 

Pada akhirnya, persoalan suket Gibran bukan sekadar ujian bagi seorang wakil presiden. Ini adalah ujian bagi negara hukum Indonesia: apakah hukum dapat berdiri tegak ketika berhadapan dengan kekuasaan, atau justru kekuasaan yang menentukan batas-batas hukum? Pergantian paksa presiden bukanlah kesimpulan yang dapat ditarik secara otomatis dari prahara ini. Namun, satu hal tidak boleh diremehkan: ketika legitimasi hukum dipertanyakan, legitimasi politik ikut dipertaruhkan. Dan ketika kepercayaan publik runtuh, stabilitas pemerintahan dapat menjadi taruhan terbesar. (*)

 

*Penulis: Pengamat Sosial Politik dan Kebijakan Publik