eQuator, KUBU RAYA – Bupati Kubu Raya Sujiwo menyatakan komitmennya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kubu Raya berjalan tanpa insiden keracunan. Target “zero keracunan” akan menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan dengan para pihak terkait yang direncanakan digelar pada Selasa (12/05/2026).

 

“Besok kita akan melibatkan semua pihak yang berkorelasi dengan bagaimana program strategis nasional, baik MBG dan lainnya, mendapatkan dampak positif. Salah satunya meminimalisir dampak negatif terhadap program MBG ini,” kata Bupati Sujiwo saat pertemuan persiapan di ruang kerjanya bersama tim ahli, Direktorat PPM, Senin (11/05/2026).

 

Menurutnya, keberhasilan program MBG sebagai niat mulia Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada kepatuhan terhadap standar operasional dan prosedur.

 

“Selama standar operasional dan pemenuhan persyaratan itu dipenuhi, maka sebenarnya tidak akan berdampak negatif sedikit pun. Yang jadi persoalan ini kan ada oknum-oknum,” ujarnya.

 

Sujiwo meminta Satgas MBG Kubu Raya yang dipimpin Sekretaris Daerah Yusran Anizam mengambil tindakan terhadap pihak yang menyalahgunakan kepercayaan, baik pemilik dapur, SPPG, maupun pihak lainnya.

 

“Kita berharap ada sinyal positif dari Badan Gizi Nasional agar seluruh Satgas di Indonesia bisa mengambil langkah tegas,” ucapnya berharap.

 

Dalam pertemuan itu, lebih lanjut Sujiwo mengusulkan agar Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi pihak yang langsung menandatangani kerja sama dengan dapur MBG dan SPPG. Tujuannya, memotong rantai pasok yang panjang sehingga petani, peternak, nelayan, dan UMKM yang tergabung dalam KDMP bisa langsung terhubung dengan pasar MBG.

 

“Jadi nanti yang langsung tanda tangan kerjasama KDMP dengan dapur-dapur, dengan SPPG, ini KDMP. Di situ ada kelompok tani, ada UMKM, para petani, ini langsung menjadi anggotanya KDMP,” jelasnya.

 

Ia menyebut skema ini sebagai simbiosis mutualis yang sejalan dengan cita-cita Presiden untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan, memperkuat ketahanan pangan, dan memastikan program strategis nasional berjalan. Untuk itu, dirinya menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah bergerak sesuai bidangnya.

 

“Dinas Perikanan mendorong budidaya keramba apung dan kolam, Dinas Pertanian menghidupkan kembali kelompok tani untuk menanam sayur, sementara Dinas Peternakan fokus pada pasokan daging ayam dan sapi,” urainya.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam menyampaikan bahwa saat ini terdapat 73 dapur MBG mandiri di Kubu Raya, dan sebagian besar sudah beroperasi. Delapan dapur lainnya ditangguhkan sementara untuk perbaikan pemenuhan standar SOP.

 

“Insyaallah mudah-mudahan secepatnya bisa selesai dan bisa beroperasi kembali. Karena ini ditunggu oleh anak-anak kita semua,” tuturnya.

 

Yusran memastikan pihaknya siap mengamankan dan menyukseskan program MBG dan KDMP. Ia menekankan jika KDMP menjadi pemasok utama, keuntungan akan dibagi sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota. Hal tersebut dinilai lebih efektif daripada rantai pasok berlapis yang memicu kenaikan harga dan menurunkan kualitas makanan.

 

“Silakan bergabung ke KDMP, sesuai dengan semangat Pak Presiden untuk PSN-PSN ini,” ajaknya.

 

Ditempat yang sama Tenaga Ahli Direktorat PPM, Agustinus, mengapresiasi sambutan hangat dari Pemkab Kubu Raya dalam pertemuan tersebut. 

 

“Kami berterima kasih sudah diterima oleh Bapak Bupati Kubu Raya bersama  Kepala Dinas dan perwakilan dinas terkait,” ujar Agustinus, Senin [11/05/2026].

 

Ia menyampaikan, kegiatan inti yang akan dilaksanakan besok fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal sebagai bagian dari pembukaan proyek.

 

Selain itu, tim juga menekankan pentingnya aspek keamanan pangan. Hal ini mencakup pengawasan rantai pasok dan penerapan kebijakan nol toleransi terhadap kasus keracunan makanan.

 

Agustinus menambahkan, masukan dari Pemkab Kubu Raya sangat membantu dan membuka wawasan baru. Salah satunya terkait peran  dalam menguatkan kerja sama antara KDMP, BUMDES, serta fungsi penyelidikan dan Dapur SPPG.

 

“Koordinasi lintas pihak diperlukan agar masing-masing institusi dapat menjalankan peran secara optimal dalam mendukung program yang akan berjalan,” katanya. (sya)