EQUATOR, SANGGAU - Persentase ruas jalan kategori mantap di Kabupaten Sanggau masih sangat rendah, hanya 29,12 persen. Keterbatasan anggaran jadi penyebabnya, pasca dipangkasnya dana transfer daerah oleh pemerintah pusat. 

 

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) Sanggau, Aris Sudarsono menyebut tanpa adanya anggaran yang cukup, peningkatan ruas jalan menjadi kategori mantap, cukup berat. 

 

“Tahun ini dua ruas yang kita naikkan mantapnya, yaitu ruas Kedukul-Balai Sebut melalui DAK sekitar Rp9 miliar, sekitar dua kilo meter. Kemudian Sungai Mawang-Embaong Rp5 miliar. Hanya ini yang diaspal,” ungkapnya. 

 

Untuk menjadikan jalan mantap, kata Aris, Dinas PUPR rata-rata mengandalkan DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Sedangkan jumlah ruas jalur-jalur strategis di Sanggau masih banyak, antara lain ruas jalan Tayan-Meliau, Sejuah Noyan maupun Noyan Lubuk Sabuk. 

 

Aris mengatakan total jalan status kabupaten sepanjang 965 kilo meter. Kemantapan suatu ruas jalan ditentukan Kementerian PUPR. Tak heran, Dinas PUPR Sanggau setiap tahun melakukan survei. Mengecek langsung kondisi jalan yang baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat.

 

Dinas PUPR sendiri hanya menargetkan peningkatan kategori mantap sebesar 1,5 persen per tahun, lantaran keterbatasan anggaran. Aris mengaku dengan kenaikan harga barang saat ini, biaya pembangunan ruas jalan dari kondisi tanah hingga mantap membutuhkan sekitar Rp4 miliar per kilo meter.

 

“Apa yang kita lakukan dengan keterbatasan anggaran itu, tentunya kita membuat usulan ke APBN. Ada beberapa usulan dan program yang bisa kita tempuh, misalnya melalui Inpres jalan daerah,” akunya.

 

“Kita membuat usulan, kita yang membuat DED-nya  dan kita konsultasikan, kemudian disetujui Kementerian PUPR, dan kalau ada anggarannya nanti Kementerian PUPR melalui Balai Jalan di Pontianak akan mengerjakannya,” ungkap Aris.

 

Selain itu, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Mekanismenya sama. Membuat usulan, DED, HPS. Kementerian PUPR kemudian memverifikasi dan mengoreksi. Ketika anggarannya turun, Dinas PUPR yang mengeksekusi. Terakhir, melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Namun anggarannya kecil. (Ram)