EQUATOR, KETAPANG - Menyikapi dinamika yang berkembang di Kecamatan Sungai Laur, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo bergerak taktis dalam merespons aspirasi masyarakat terkait kendala pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

 

Langkah responsif tersebut diambil demi memastikan urat nadi perekonomian dan pelayanan publik di wilayah pedesaan tetap berjalan secara optimal.

 

Menurut Bupati, terhentinya operasional SPBU 64.788.16 di Kecamatan Sungai Laur terjadi seiring dengan adanya proses evaluasi dan pemeriksaan internal soal dugaan ketidaksesuaian tata kelola penyaluran.

 

"Saya memandang bahwa proses klarifikasi yang sedang berjalan di tingkat manajemen SPBU merupakan wilayah profesional yang harus dihormati. Namun pemenuhan kebutuhan energi masyarakat di lapangan tidak boleh ikut terhambat selama proses berlangsung," kata Bupati. 

 

Menangkap urgensi situasi di lapangan, dia secara persuasif turun langsung menggelar ruang dialog bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat guna menghimpun konstruksi persoalan yang dihadapi warga.

 

"Sebagai tindak lanjut yang konkret, Pemerintah Kabupaten Ketapang resmi melayangkan surat kepada PT Pertamina Patra Niaga pada hari ini, Selasa (09/06/2026)," kata Bupati. 

 

Melalui korespondensi tersebut, ia mendorong pihak otoritas energi nasional untuk segera memformulasikan langkah darurat, serta mekanisme penyaluran alternatif demi menjaga stabilitas pasokan BBM bagi masyarakat.

 

"Pemerintah daerah menaruh rasa hormat yang tinggi terhadap supremasi hukum yang kini tengah berjalan pada tingkat pengelola SPBU. Kendati demikian, saya memandang kelancaran pelayanan publik dan pemenuhan hajat hidup masyarakat adalah prioritas yang tidak boleh terabaikan. Kebutuhan dasar warga harus tetap menjadi episentrum perhatian," ungkapnya. 

 

Alex menggarisbawahi bahwa ketersediaan energi merupakan pilar vital yang menggerakkan sektor transportasi, akselerasi distribusi logistik, pelayanan kesehatan, hingga produktivitas pertanian masyarakat.

 

Mengingat posisi geografis Kecamatan Sungai Laur yang memiliki jarak cukup signifikan dari sentra pengisian bahan bakar di wilayah sekitar, dirinya khawatir ketiadaan solusi cepat akan memicu biaya ekonomi tinggi bagi warga yang terpaksa mencari alternatif ke luar daerah.

 

"Intervensi kebijakan yang saya tempuh ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen daerah di bawah visi besar Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri," tegasnya. 

 

Melalui langkah itu, Alex menegaskan kehadiran pemerintah dalam melindungi kepentingan publik sekaligus memastikan pemerataan dan kelancaran distribusi energi di seluruh pelosok wilayah Ketapang.

 

"Kini, saya bersama segenap elemen masyarakat Sungai Laur menaruh harapan besar pada kesiapan PT Pertamina Patra Niaga untuk menghadirkan solusi strategis yang transparan, profesional, dan berkelanjutan," tambahnya. (lim)