EQUATOR, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Koordinasi penanganan kelangkaan BBM bersubsidi, Senin (13/07/2026). Rapat dipimpin langsung Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. 

 

Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas kondisi antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Ketapang, serta mencari solusi dan langkah penanganan. 

 

Dalam rapat, Bupati Ketapang menyampaikan bahwa kelangkaan BBM yang terjadi bukan disebabkan oleh berkurangnya stok nasional. Melainkan akibat gangguan distribusi melalui jalur transportasi laut.

 

"Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menyebabkan pasokan ke Kabupaten Ketapang tidak tiba sesuai jadwal," kata Bupati. 

 

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat pendistribusian stok BBM yang tersedia ke seluruh SPBU, serta meningkatkan koordinasi agar pengiriman berikutnya berjalan sesuai jadwal. 

 

"Masyarakat juga kita imbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan," ujar Alex.

 

Sementara Ketua DPRD Ketapang, H Achmad Sholeh menyampaikan bahwa DPRD menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa hari terakhir. 

 

DPRD mendorong agar informasi mengenai kondisi distribusi BBM disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

 

Selain itu, DPRD Kabupaten Ketapang mengusulkan evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi yang dialokasikan untuk Kabupaten Ketapang. 

 

Menurut Sholeh, meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah kendaraan perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian kuota BBM.

 

"Kita juga mendorong pembangunan SPBU baru di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung penyusunan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran, termasuk bagi petani dan nelayan," ungkapnya. 

 

Rapat koordinasi tersebut menyepakati pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, DPRD PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, APH, serta pengelola SPBU dalam menjaga kelancaran distribusi BBM. Sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan baik. (dul)