‎EQUATOR, KETAPANG - Aliansi Pemuda yang tergabung di Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Ketapang menggelar aksi demostrasi di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026). 

 

Dalam aksi, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di seluruh SPBU.

‎

Ketua Umum HMI Cabang Ketapang, M Iqbal Khadafi ‎saat orasi mendesak DPRD Kabupaten Ketapang agar lebih peka terhadap kondisi yang tengah dihadapi masyarakat. 

 

"Kami menilai persoalan karhutla dan kelangkaan BBM membutuhkan perhatian serius serta langkah konkret dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk DPRD," kata Iqbal. 

‎

‎Dalam pernyataan sikapnya, massa meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap Pertamina dan Jobber Ketapang. Khususnya berkaitan dengan persoalan distribusi BBM yang berdampak pada aktivitas masyarakat.

‎

Kemudian, ‎mendesak DPRD segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait untuk membahas kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang. 

 

"Forum RDPU kami nilai penting untuk meminta penjelasan mengenai persoalan distribusi, serta mencari solusi konkrit atas antrean panjang yang terjadi di SPBU," tegasnya. 

‎

‎Selain itu, pihaknya meminta DPRD memastikan proses pengawalan terhadap usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina.

 

"Langkah ini kami anggap dapat membantu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus mengurangi persoalan antrean yang berkepanjangan," cetusnya. 

‎

‎Tidak hanya persoalan BBM, Aliansi turut menyoroti penanganan karhutla. DPRD diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana karhutla di Ketapang guna memastikan penggunan sesuai kebutuhan. 

 

"Kami mendesak DPRD untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana Karhutla di Kabupaten Ketapang," ungkapnya. 

 

Di akhir orasi, Iqbal meminta DPRD dan Pemerintah Daerah mengambil langkah nyata sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. 

 

"Saya harap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti pada pembahasan, tetapi ditindaklanjuti melalui pengawasan, transparansi, dan kebijakan konkret untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat," tambahnya. (dul)