EQUATOR, KETAPANG – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo menerima audiensi aliansi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Ketapang, Rabu (14/10/2026) di Kantor Bupati.

‎

‎Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa untuk membahas sejumlah persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kabupaten Ketapang saat ini. 

 

Mahasiswa dan pemuda menyoroti sejumlah isu, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap yang semakin tebal, hingga kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan antrean panjang di seluruh SPBU.

‎

‎Dalam audiensi, perwakilan mahasiswa dan pemuda menegaskan bahwa gerakan yang mereka bangun berangkat dari keresahan terhadap kondisi Ketapang sekarang. Mereka menyebut kehadiran mahasiswa bukan untuk kepentingan tertentu, melainkan bentuk kepedulian terhadap persoalan masyarakat.

‎

‎“Kami hadir untuk mencari jawaban dan meminta solusi. Ini murni keresahan kami sebagai pemuda dan mahasiswa melihat kondisi Kabupaten Ketapang hari ini,” ungkap perwakilan aliansi.

‎

‎Mereka turut menyoroti antrean BBM yang mengular hingga berkilo-kilometer di hampir setiap SPBU. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan membutuhkan penjelasan serta langkah konkret dari pihak terkait.

‎

‎Ketua HMI Cabang Ketapang, M Iqbal Khadafi juga mempertanyakan langkah yang telah dan akan dilakukan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan kelangkaan BBM beserta antrean panjang yang terjadi.

 

“Hari ini kami bergerak atas nama mahasiswa, pemuda dan masyarakat bukan, karena pesanan politik oknum-oknum yang mencoba menggiring opini seolah mahasiswa tidak bergerak. Jadi gerakan ini gerakan kami bersama, dan kami tidak mau diklaim oleh para pihak,” tegasnya.

 

Perwakilan Komite Naisonal Pemuda Indonesia (KNPI) Ketapang, Fahrul  menyampaikan 6 tuntutan terhadap Pemerintah Daerah. Di antaranya mempertanyakan langkah maupun kewenangan Pemerintah Eksekutif dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM dan Antrian Panjang BBM di Ketapang. 

 

Kemudian, mendorong Pemerintah Daerah segera melakukan langkah konkrit dalam menyikapi persoalan kelangkaan dan antrian BBM di Ketapang. 

 

Meminta Pemerintah Daerah untuk mengudate laporan sebaran hotspot dan titik api secara berkala sebagai bentuk transparansi publik.

 

Selanjutnya, mendesak Pemerintah Daerah menjelaskan sejauh mana proses dan rencana penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) Karhutla senilai 20 miliar di Ketapang. 

 

"Kita juga mendorong Pemerintah Daerah memberikan kepastian, sekaligus menjamin pemeriksaan kesehatan para pejuang pemadam api, baik dari pemerintah maupun pihak swasta dan Mendorong pemerintah daerah melakukan mitigasi terkait bencana Karhutla dan Kelangkaan BBM di Ketapang sejak dini," paparnya. 

 

Selain itu, ia menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan harus menjadi atensi Pemda. Tidak hanya Bupati, tapi juga Wakil Bupati Ketapang. 

 

"Keduanya adalah kepala daerah terpilih oleh masyarakat dan memiliki tugas fungsi dan kewajiban yang sama, tanpa bisa dilepaskan dan dibebankan ke salah satunya saja," tambahnya. 

 

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo mengapresiasi kepedulian pemuda dan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara langsung.

‎

‎“Saya tentu bangga dengan kalian, karena kalian bisa menunjukkan kemurnian perjuangan sebagai mahasiswa dan pemuda. Saya bukan pemimpin yang antikritik. Saya terbuka dengan saran dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat,” kata Alex. 

‎

‎Ia menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah. Menurutnya, persoalan yang disampaikan dalam audiensi memang relevan dengan kondisi yang sedang dihadapi Kabupaten Ketapang.

‎

‎Bupati juga menegaskan bahwa penanganan berbagai persoalan daerah tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan sinergi dengan seluruh pihak.

‎

‎Terkait karhutla dan kabut asap, Bupati Alex menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan yang disampaikan pemerintah daerah, titik panas terbesar tidak lagi berada di Ketapang.

 

Dia menyebut kabut asap yang menyelimuti wilayah Ketapang juga dipengaruhi kiriman asap dari daerah lain akibat kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, maupun luar daerah.

‎

‎Alex turut memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi petugas dan relawan di lapangan, mulai dari keterbatasan peralatan pemadam, lokasi kebakaran yang jauh, hingga medan yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan proses pemadaman.

‎

‎Bupati mengatakan, sejak Agustus lalu Pemerintah Daerah telah meminta agar dilakukan modifikasi cuaca di Kabupaten Ketapang. Namun pergerakan awan ke wilayah lain yang juga membuat modifikasi cuaca menjadi tidak efektif dalam upaya mendatangkan hujan.

‎

"‎Untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, pemerintah daerah juga telah menginstruksikan seluruh desa membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). Kelompok tersebut nantinya dikoordinasikan oleh kepala desa dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas," urainya. 

‎

‎Alex menyampaikan adapun bantuan presiden (Banpres) yang diterima akan dialokasikan untuk mendukung pengadaan peralatan bagi MPA, serta lima unit mobil pemadam kebakaran.

‎

‎“Jadi, selain personel kita siapkan, alat juga harus siap. Lima unit mobil pemadam kebakaran ini nantinya akan kita tempatkan untuk mendukung penanganan di wilayah Kabupaten Ketapang,” jelasnya.

‎

‎Selain penanganan kebakaran, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran melalui Dinas Kesehatan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, dan masker.

 

Alexander turut menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) digratiskan, termasuk bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla.

‎

‎Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pendistribusian air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan sehari-hari maupun air siap minum.

‎

Sementara ‎mengenai kelangkaan BBM, Alex menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengaturan kuota dan distribusi BBM. 

 

Meski demikian, pihaknya tetap berupaya mendorong penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang seiring meningkatnya jumlah kendaraan.

‎

"Saya pun juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi BBM dari Jobber ke seluruh SPBU agar pasokan tidak terkonsentrasi di lokasi tertentu," sebutnya. 

‎

Dia menjelaskan, persoalan antrean panjang perlu ditangani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam rantai distribusi BBM.

‎

‎Sebagai salah satu upaya mengurai antrean, dirinya telah menginstruksikan agar Pertashop dioperasikan dan pengecer diperbolehkan menjual Pertamax dengan harga yang masih wajar.

‎

‎"Saya berharap langkah tersebut dapat membantu masyarakat memperoleh BBM, sekaligus mengurangi kepadatan antrean di SPBU," ujarnya. 

‎

Untuk diketahui, aliansi tersebut terdiri dari HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GP Ansor, Pemuda Katolik, IPNU, IPPNU, BEM Politap, BEM STAI Al-Haudl, BEM AMKI, serta unsur mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kalimantan Barat. (dul)