EQUATOR, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mulai mengembangkan strategi baru untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi BETUAH RAYE (Bersinergi, Efektif, Terpadu, Unggul, Amanah, dan Harmonis) yang diperkenalkan melalui soft launching dalam Forum Konsultasi Publik dan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Pontianak di Hotel Mercure, Rabu (12/11/2026).

 

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan optimalisasi aset menjadi semakin penting di tengah kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

 

Pemerintah daerah dituntut lebih cermat menggali potensi sumber daya yang dimiliki, termasuk aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

 

Menurutnya, persoalan pengelolaan aset masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pendataan dan dokumentasi yang belum tertib, perubahan pejabat pengelola, aset yang belum jelas status hukumnya, hingga aset yang belum memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.

 

“Jangan sampai ada aset yang benar-benar mati atau tidak berfungsi, apalagi di kawasan perkotaan yang lahannya sangat terbatas. Kita harus berupaya memanfaatkan aset sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” ujarnya.

 

Edi menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari dokumentasi yang belum tertata, aset yang belum tercatat secara lengkap, hingga aset yang belum memiliki kejelasan status hukum.

 

“Pergantian pejabat pengelola juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kesinambungan pendataan dan pengamanan aset,” terang Edi.

 

Karena itu, diperlukan komitmen seluruh perangkat daerah untuk melakukan inventarisasi, validasi, serta memastikan setiap aset tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

Menurutnya, pemanfaatan aset perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi masing-masing. Sejumlah aset masih memerlukan penyelesaian, baik yang berkaitan dengan bangunan belum termanfaatkan, kerja sama pemanfaatan yang belum tuntas, maupun aset tanah yang masih menghadapi persoalan administrasi.

 

Penanganan berbagai persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah agar aset yang dimiliki pemerintah kota dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan.

 

Edi berharap inovasi tersebut dapat memperkuat sinergi antarperangkat daerah sekaligus membuka peluang investasi melalui pemanfaatan aset yang selama ini belum tergarap.

 

Dengan pengelolaan yang lebih tertib dan produktif, aset pemerintah diharapkan mampu menjadi salah satu penopang ketahanan fiskal Kota Pontianak untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Setiap aset perlu dilihat berdasarkan kondisi, potensi, dan peluang pemanfaatannya,” sebutnya.

 

Kepala BKAD Kota Pontianak Mahardika Sari menjelaskan, BETUAH RAYE dikembangkan dengan tiga pendekatan utama, yakni Asset Intelligence, Economic Intelligence, dan Fiscal Intelligence.

 

Ketiganya menjadi tahapan untuk memastikan aset terdata secara spasial, diketahui potensi ekonominya, kemudian ditentukan pola pemanfaatan atau kerja sama yang sesuai.

 

“Asset Intelligence memastikan aset terdata dan tergambarkan secara spasial. Setelah itu, melalui Economic Intelligence, kita bisa menghitung potensi ekonomi yang dapat dihasilkan. Dari kedua informasi tersebut, kita menentukan pola kerja sama yang tepat melalui Fiscal Intelligence,” jelas Dika, sapaan karibnya.

 

Pola kerja sama yang dimaksud dapat berupa Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), maupun Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Aplikasi ini dirancang untuk melayani kebutuhan pemerintah daerah sekaligus calon investor. Investor dapat mengakses informasi aset dan peluang pemanfaatannya, sedangkan pemerintah daerah dapat memantau proses administrasi, kerja sama, hingga status hukum aset.

 

“Dari sisi investor, kami memberikan kemudahan terkait informasi aset dan potensi pemanfaatannya. Sementara dari sisi pemerintah daerah, kami ingin seluruh proses kerja sama sampai pemantauannya bisa dilakukan dalam satu sistem, termasuk mengetahui sejauh mana status hukum dan proses penanganan setiap aset,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, sistem pengelolaan dari sisi pemerintah daerah dilengkapi mekanisme maker, checker, dan otorisasi untuk memastikan setiap tahapan pendataan, validasi, serta persetujuan berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Aset itu harus benar-benar terkelola dengan baik, mulai dari pendataan, validasi, hingga kemanfaatannya. Karena itu, kami masih terus menyempurnakan parameter dalam aplikasi ini, terutama untuk menghitung potensi ekonomi dan menentukan pola pemanfaatan yang tepat,” tutupnya.

 

Aplikasi BETUAH RAYE dapat diakses melalui laman betuahraye.pontianak.go.id. Namun, saat ini aplikasi masih dalam tahap soft launching dan terus dikembangkan. 

 

Melalui forum konsultasi publik dan perangkat daerah, BKAD menghimpun masukan dari akademisi, instansi vertikal, masyarakat, calon investor, serta seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyempurnakan sistem tersebut. (m@nk)