eQuator, KETAPANG - Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat infrastruktur daerah bukan sekadar wacana. Itu dibuktikan dengan kehadiran langsung Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Ketapang Tahun 2027, Kamis (09/04/2026).

 

Kehadiran Gubernur Kalbar menjadi sinyal kuat adanya harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Ketapang. Fokus mempercepat konektivitas wilayah sebagai tulang punggung ekonomi kerakyatan.

 

Pada kesempatan itu, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang menyampaikan rasa optimis atas kehadiran Gubernur yang memberikan semangat baru bagi jajaran aparatur di daerah.

 

"Kehadiran Pak Gubernur sudah sangat kami nantikan. Jika tahun lalu diwakili Pak Sekda, tahun ini kehadiran beliau secara langsung memberikan arti khusus bagi kami. Ini adalah bentuk dukungan nyata bagi pembangunan di Ketapang," kata Bupati. 

 

Salah satu poin krusial dalam pertemuan tersebut adalah rencana peninjauan lapangan yang akan dilakukan Gubernur di ruas jalan Ketapang–Kendawangan, tepatnya di titik Desa Sungai Nanjung. 

 

Menurut Alex, wilayah ini merupakan jalur strategis yang selama ini cukup viral, dan menjadi perhatian serius masyarakat karena dampaknya terhadap mobilitas dan logistik.

 

"Saya menegaskan bahwa sinergi ini adalah kunci untuk mewujudkan visi Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan proyek-proyek strategis di tahun 2027 dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," harapnya. 

 

Dia menilai, membangun dari pinggiran, musrenbang RKPD 2027 ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi menjangkau pelosok desa.

 

"Kami ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dukungan penuh dari Bapak Gubernur melalui sinkronisasi anggaran dan program akan mempercepat impian tersebut," tambahnya. 

 

Sementara Gubernur Kalbar, Ria Norsan dalam arahannya menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang adaptif di tengah dinamika global dan keterbatasan fiskal daerah.

 

“Pemerintah daerah harus mampu menyusun perencanaan yang strategis, adaptif, dan terukur, dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Gubernur.

 

Gubernur menyampaikan bahwa capaian pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara umum menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, tingkat kemiskinan sebesar 6,16 persen, serta IPM yang meningkat menjadi 72,09.

 

Namun demikian, ia mengingatkan masih adanya tantangan, khususnya pada sektor pendidikan. 

 

“Masih terdapat sekitar 25 persen masyarakat yang belum menamatkan pendidikan tingkat SMA. Hal ini harus menjadi perhatian serius dan menjadi fokus kebijakan ke depan,” ujarnya.

 

Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha. (dul)