eQuator, KETAPANG - Kekompakan Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir dalam menjalankan roda pemerintahan terus terjaga. Hal ini mendapat perhatian berbagai tokoh masyarakat yang mengajak publik untuk tetap menjaga suasana kondusif di tengah dinamika informasi, khususnya di media sosial.

 

Ketua MUI Ketapang, Ustadz Faisal Maksum menilai situasi daerah yang aman dan kondusif menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan.

 

“Kalau daerah kita aman dan kondusif, pembangunan bisa berjalan dengan baik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujarnya.

 

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar, terutama yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

 

“Jangan mudah percaya dengan isu yang belum jelas kebenarannya. Kita semua punya tanggung jawab menjaga persatuan,” tambahnya.

 

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam menegaskan bahwa kepemimpinan daerah saat ini tetap solid dan berjalan selaras.

 

“Sebagai masyarakat, kita jangan mudah terpengaruh dengan isu-isu politik yang bisa memecah belah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kekompakan dan kebersamaan, baik di tingkat masyarakat maupun pemimpin daerah,” ujarnya.

 

Ia menyebut sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati terlihat jelas dalam berbagai kesempatan, baik dalam kegiatan formal maupun momentum kebersamaan di tengah masyarakat.

 

“Saya melihat langsung, dalam beberapa kesempatan Bupati dan Wakil Bupati kita selalu berkolaborasi. Misalnya pada momen Idulfitri, Bupati hadir langsung ke kediaman Wakil Bupati. Ini menunjukkan hubungan yang baik dan penuh kebersamaan,” jelasnya.

 

Selain itu, keduanya juga kerap terlibat bersama dalam agenda daerah, seperti Safari Ramadan dan berbagai kegiatan kunjungan kerja.

 

“Dalam tugas-tugas kedinasan juga demikian. Mereka bersama-sama turun ke lapangan, melaksanakan agenda daerah, termasuk Safari Ramadan. Ini bukti bahwa kepemimpinan mereka berjalan sinergis,” tambahnya.

 

Tanam juga menekankan bahwa dalam sistem pemerintahan, pembagian peran antara kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan hal yang wajar dan justru menjadi kekuatan dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal.

 

“Mereka harus membagi tugas agar bisa hadir di tengah masyarakat dan menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Misalnya, Bupati menghadiri rapat, sementara Wakil Bupati menghadiri undangan atas nama pemerintah daerah, dan begitu juga sebaliknya. Itu hal yang wajar dalam sistem pemerintahan,” tegasnya.

 

Menurutnya, pola kerja tersebut menunjukkan adanya koordinasi dan kerja sama yang baik, bukan sebaliknya. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta mendukung kinerja pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan maksimal. (lim)