EQUATOR, Ketapang - Upaya percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi langkah pasti Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam menjalankan program yang menyasar pada indikator pendidikan dan kesehatan secara bersamaan.

 

Salah satu strategi yang didorong adalah penyelenggaraan program Paket C bagi masyarakat usia produktif yang belum menamatkan jenjang SMA. Program ini direncanakan berkolaborasi dengan SMKN 1 Ketapang dan sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja di Ketapang.

 

“Kita didik kembali masyarakat yang berkerja agar minimal bisa menamatkan jenjang SMA, ini penting karena IPM kita saat ini masih berada di peringkat kelima,” ujar Norsan saat menghadiri kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2027. 

 

Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM di Kalbar yang tidak hanya menyasar pendidikan formal di sekolah. Tetapi juga pendidikan bagi perkerja yang selama ini luput dari intervensi kebijakan.

 

Dengan melibatkan sekolah dan perusahaan, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah secara lebih cepat dan terukur.

 

Saat ini IPM Kalbar terus mengalami peningkatan menjadi 72.09%, sementara Kabupaten Ketapang berada di angka 71%. Ia juga menekankan bahwa saat ini IPM Kalbar masih dibawa daerah tetangga yaitu Kalimantan Utara yang menargetkan IPM sebesar 74,5. 

 

“Saya minta Kepala Bappeda targetkan 75. Masalah tercapai atau tidak, kita berupaya semaksimal mungkin. Jika mencapai 75, artinya kita sudah di atas Kalimantan Utara,” ujarnya.

 

Tak hanya itu, rencana renovasi bangunan sekolah juga menjadi salah satu langkah pasti Gubernur Kalbar untuk memastikan bahwa bangunan sekolah masih layak digunakan untuk siswa siswi, salah satunya di SMAN 1 Ketapang.

 

“Kondisi fisik sekolah ini sudah memprihatinkan dan perlu segera direnovasi. Ada bangunan lama yang menyempal di tengah, nanti akan kita rapikan menjadi bentuk letter O. Bangunan tengah tersebut akan dirobohkan untuk dijadikan halaman,” katanya.

 

Ia juga memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Ketapang dapat berjalan dengan baik dan layak untuk siswa siswi di sekolah. Norsan memberikan apresiasi, saat ini kualitas menu yang dihidangkan dapat memenuhi standar gizi yang baik bagi para siswa. 

 

Selain itu, Norsan akan memastikan bahwa standarisasi dapur MBG tersebut terpenuhi dan dapat menjamin keamanan pangan untuk siswa.

 

“Apabila dapur tidak memenuhi standar, misalnya tidak memiliki IPAL dan akses air bersih, maka boleh kita tutup. Kami tidak ingin ada lagi kasus anak-anak sekolah yang keracunan makanan,” pungkasnya. 

 

Program ini menjadi langkah pasti perwujudan dari isu strategis dan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam bidang pembanguann infrastruktur. (itl)