EQUATOR, KETAPANG - Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) mengangkat tema 'Problem Solving Konflik Sosial: Strategi Menuju Iklim Investasi Berkelanjutan', Rabu (11/11/2026) di Ballroom Borneo Hotel Ketapang.

 

Dalam FGD, AJK menghadirkan lima narasumber berkompeten. Yakni Bupati Ketapang, Kapolres, Chief Corporate Affairs Officer BGA Group, Ketua Dewan Adat Dayak Ketapang dan Ketua AJK.

 

FGD tersebut difokuskan pada pembahasan berbagai persoalan konflik sosial di tengah masyarakat, khususnya konflik yang berkaitan dengan sektor perkebunan kelapa sawit di Ketapang.

 

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dalam paparan materinya menekankan pentingnya kolaborasi antara investor, pemerintah daerah, dan pemangku adat dalam menjaga kondusivitas daerah.

 

Alex menegaskan, pembangunan daerah, serta terciptanya iklim investasi yang kondusif hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi dan harmonisasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan.

 

Pada sisi sektor perkebunan kelapa sawit, ia menilai bahwa memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah. Selain menjadi salah satu penopang PDRB sektor pertanian, juga berperan menggerakkan ekonomi perdesaan, menyerap tenaga kerja lokal, serta menopang rantai pasok nasional dan global.

 

"Sektor perkebunan kelapa sawit memegang peranan krusial sebagai tulang punggung PDRB sektor pertanian, penggerak ekonomi perdesaan, penyerap tenaga kerja lokal, serta penopang rantai pasok nasional dan global, termasuk mendukung ketahanan energi dan pangan seperti biodiesel, serta industri makanan dan kosmetik," papar Alex.

 

Dari sisi konflik sosial perkebunan kelapa sawit, Alexander menyoroti berbagai persoalan dan sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Ketapang.

 

Dia mengungkapkan, konflik yang terjadi di lapangan kerap berlangsung berkepanjangan dan sulit diselesaikan. Menurutnya itu terjadi bukan semata persoalan mendasar antara masyarakat dan investor, tetapi juga dipengaruhi intervensi pihak luar.

 

"Terjadinya konflik dan penyebab konflik berkepanjangan ini sering kali dikarenakan oleh ulah para spekulan yang ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok," ungkapnya.

 

Sebab itu, untuk mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang mengedepankan empat strategi utama.

 

"Strategi tersebut adalah dialog dan komunikasi terbuka, pengakuan serta perlindungan hak adat, penguatan regulasi dan kepastian hukum, serta pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berbasis kearifan lokal," sambungnya.

 

Ia pun menegaskan, Pemerintah Daerah akan terus mendorong penyelesaian sengketa secara transparan dengan mengedepankan dialog terbuka dan melibatkan para pemangku adat.

 

"Pemda Ketapang akan terus mendorong penyelesaian sengketa secara transparan melalui dialog terbuka, pelibatan pemangku adat, serta penguatan regulasi yang jelas. Langkah ini diambil agar iklim investasi tetap kondusif, hak-hak masyarakat lokal terlindungi secara hukum, serta ruang gerak bagi para spekulan yang ingin memprovokasi situasi dapat diminimalisir," pungkasnya.

 

Sementara itu, Chief Corporate Affairs Officer BGA Group, Priyanto PS menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di sektor perkebunan kelapa sawit membutuhkan pendekatan holistik.

 

Menurut Priyanto, penanganan konflik tidak cukup hanya mengandalkan aspek hukum. Tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan sosial dan kultural masyarakat.

 

Mengangkat materi Strategi Korporasi menghadapi konflik sosial, di menilai akulturasi budaya di kawasan perkebunan kelapa sawit merupakan sebuah keniscayaan yang harus dikelola dengan baik.

 

"Tanpa rekayasa sosial yang tepat, perusahaan justru berisiko menyemai benih konflik yang dapat memporak - porandakan tatanan sosial di tingkat tapak," ujar Priyanto.

 

Namun demikian, melalui pendekatan hierarki kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri, BGA optimistis integrasi sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

 

"Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung visi perusahaan, yakni Masyarakat Sejahtera, Perusahaan Tumbuh Berkelanjutan," cetusnya.

 

Selain itu, ia turut memaparkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi memasuki 2027. Meliputi perubahan regulasi dan konflik sosial, seperti implementasi Undang-Undang Reforma Agraria, meningkatnya sengketa lahan, penegakan hukum lingkungan, hingga konflik tanah adat.

 

"Kemudian terdapat sejumlah isu sensitif yang berpotensi dimanfaatkan untuk memprovokasi masyarakat. Mulai dari persoalan perizinan, pemekaran wilayah, hingga kampanye hitam atau lack campaign melalui media sosial," bebernya.

 

Adapun konflik sosial yang kerap terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Barat memiliki pola yang hampir sama. Sejumlah konflik tersebut dipaparkan dalam materi yang disampaikan Ketua AJK.

 

Dalam materi Ketua AJK, konflik sosial antara masyarakat dan korporasi di antaranya, sengketa lahan dan tanah adat, pola kemitraan, kerusakan ekologis, upaya kriminalisasi dan konflik tenaga kerja. (dul)