EQUATOR, PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Pontianak. Empat Raperda tersebut mencakup pencabutan regulasi terkait lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan RT/RW, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan transportasi, serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa.

 

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pengajuan empat Raperda tersebut merupakan bagian dari upaya menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan ketentuan perundang-undangan sekaligus memperkuat penyelenggaraan pelayanan publik.

 

“Empat rancangan peraturan daerah ini kami ajukan dengan harapan pembahasannya dapat berjalan lancar sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan penjelasan umum dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Senin (16/11/2026).

 

Raperda pertama berkaitan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat serta Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2020 tentang pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pencabutan dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga pengaturan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan dapat memiliki dasar hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan regulasi.

 

Raperda kedua mengatur pengelolaan barang milik daerah. Penyesuaian diperlukan seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai pengelolaan barang milik daerah.

 

“Dengan adanya perubahan regulasi tersebut, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah,” katanya.

 

Sementara itu, raperda ketiga menyangkut penyelenggaraan transportasi. Edi menuturkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan jaringan transportasi, manajemen dan rekayasa lalu lintas, fasilitasi angkutan umum, hingga pengawasan operasional transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Khusus Pontianak, keberadaan sungai menjadi bagian penting dari sistem transportasi kota. Karena itu, pengaturan transportasi tidak hanya berfokus pada transportasi jalan, tetapi juga perlu mengakomodasi transportasi sungai dalam satu sistem yang terintegrasi.

 

“Pontianak memiliki sungai sebagai salah satu sarana transportasi penting. Karena itu diperlukan pengaturan yang mencakup transportasi darat dan sungai secara terintegrasi,” jelas Edi.

 

Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas antarwilayah, meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, memperlancar pergerakan orang dan barang, serta meningkatkan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi.

 

Raperda keempat berkaitan dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Edi menerangkan, penyertaan modal merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperkuat badan usaha milik daerah sekaligus mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, salah satu sumber modal BUMD dapat berasal dari penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBD maupun sumber lain sesuai ketentuan.

 

“Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

 

Ia berharap proses pembahasan keempat Ranperda tersebut bersama DPRD Kota Pontianak dapat berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

 

“Semoga seluruh proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya. (m@nk)