eQuator, KETAPANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Repalianto membuka Kick Off Meeting Pokja PKP (Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Ketapang, Rabu (29/04/2026), di Ruang Rapat Utama Lantai 2 Kantor Bupati Ketapang.

 

Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Ketapang. 

 

Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan sanitasi permukiman melalui penguatan perencanaan, peningkatan akses layanan sanitasi, serta pembentukan sistem sanitasi yang berkelanjutan.

 

Dalam sambutannya, Repalianto menegaskan, bahwa Kick Off Meeting ini sangat penting untuk menyatukan persepsi seluruh pihak yang terlibat agar pembangunan sanitasi dapat berjalan maksimal dan tepat sasaran.

 

“Kick Off Meeting ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pihak, mengintegrasikan dokumen perencanaan sanitasi daerah atau Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK), serta memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target sanitasi yang berkelanjutan,” ujar Repalianto.

 

Ia menjelaskan, Program PPSP tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sanitasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan layanan sanitasi di masyarakat.

 

“Program Percepatan Sanitasi Permukiman ini bertujuan untuk mendorong percepatan sanitasi dengan menciptakan enabling environment, mengimplementasikan dokumen perencanaan sanitasi daerah, meningkatkan akses layanan sanitasi, serta membentuk layanan sanitasi yang berkelanjutan,” lanjut dia.

 

Menurut dia, program ini juga memperkuat peran pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui mekanisme pendampingan yang dilakukan secara berjenjang.

 

Saat ini, Kabupaten Ketapang telah masuk dalam pendampingan Milestone 4 (M4), yang berarti telah berhasil menyelesaikan Milestone Implementasi 1 (M1) hingga Milestone Implementasi 3 (M3) pada tahun 2025.

 

“Status Milestone 4 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Ketapang telah menyelesaikan tahapan implementasi sebelumnya dengan baik. Ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembangunan sanitasi yang lebih terarah dan berkelanjutan,” katanya.

 

Kemudian dirinya menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan langkah-langkah strategis melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi pembiayaan pembangunan sanitasi.

 

Ia juga memberikan apresiasi kepada para camat, kepala desa, dan seluruh jajaran pemerintah desa yang telah menunjukkan komitmen nyata terhadap pembangunan sanitasi di wilayah masing-masing.

 

Sebanyak 16 kecamatan dan 53 desa telah mengalokasikan anggaran untuk program sanitasi melalui APBDes Tahun 2025. Sementara pada Tahun 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 19 kecamatan dan 83 desa.

 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada camat, kepala desa, dan seluruh jajaran, khususnya di 16 kecamatan dan 53 desa yang telah mengalokasikan anggaran untuk program sanitasi melalui APBDes Tahun 2025. Begitu juga pada Tahun 2026, sebanyak 19 kecamatan dan 83 desa telah menunjukkan komitmen yang sama,” ucapnya.

 

Menurutnya, dukungan anggaran dari pemerintah desa menjadi bukti nyata bahwa pembangunan sanitasi telah menjadi perhatian bersama.

 

“Ini adalah bentuk komitmen nyata dari pemerintah desa. Sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan,” tandasnya. (Mi)