eQuator, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja sebagai fokus utama dalam satu tahun kepemimpinan Ria Norsan dan Krisantus Kurniawan.

 

Memasuki 20 Februari 2026, genap satu tahun masa jabatan keduanya, Pemprov Kalbar menempatkan penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai instrumen pengendali pembangunan agar lebih terukur, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

 

Gubernur Ria Norsan mengatakan, tahun pertama kepemimpinannya merupakan fase krusial untuk membangun fondasi pembangunan berbasis hasil, bukan sekadar realisasi administratif.

 

“Kami memastikan seluruh program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. IKU dan IKD menjadi alat utama untuk mengawal pembangunan Kalimantan Barat,” ujarnya.

 

Menurut dia, indikator kinerja tidak lagi dipahami sebagai angka dalam dokumen perencanaan, melainkan pedoman kerja nyata bagi seluruh perangkat daerah.

 

“Setiap perangkat daerah harus menjadikan indikator sebagai kompas kerja. Kita ingin pembangunan benar-benar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Ekonomi Tumbuh di Atas Nasional

Selama satu tahun terakhir, sejumlah indikator makro menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

 

Capaian ini mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat.

 

Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan turun dari 6,16 persen pada Maret menjadi 5,97 persen pada SSeptember

 

Tingkat Pengangguran Terbuka juga menurun dari 4,82 persen pada Agustus menjadi 4,63 persen pada November, sedikit lebih baik dibandingkan capaian nasional sebesar 4,85 persen.

 

Ketimpangan pendapatan turut terkendali. Gini rasio Kalbar berada di angka 0,316 pada Maret dan turun menjadi 0,308 pada September lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,375.

 

Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menilai capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi pengendalian kinerja sejak awal masa jabatan.

 

“Tahun pertama adalah fase dasar. Kami membangun sistem dan memperkuat fondasi. Ke depan, kinerja harus semakin terukur dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

 

Pembangunan Desa dan Ketahanan Pangan

Pemprov Kalbar juga menaruh perhatian pada pemerataan pembangunan wilayah. Persentase desa mandiri mencapai 51,07 persen, menandakan penguatan ekonomi dan pelayanan dasar hingga ke tingkat desa.

 

Di sektor pangan, Indeks Ketahanan Pangan berada pada angka 71,52, menjadi indikator stabilitas ketersediaan dan akses pangan masyarakat.

 

Gubernur menegaskan, pembangunan desa menjadi bagian penting dalam strategi pengurangan kesenjangan wilayah.

 

“Kita tidak ingin pembangunan hanya terpusat di kota. Desa harus tumbuh dan mandiri agar kesejahteraan merata,” ujarnya.

 

Fokus pada SDM: Pendidikan dan Kesehatan

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama. Indeks Pembangunan Pemuda tercatat 62,21, menunjukkan upaya menciptakan generasi produktif dan berdaya saing.

 

Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah mencapai 8,07 tahun, sementara harapan lama sekolah berada di angka 12,69 tahun.

 

Budaya literasi juga diperkuat melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 31,16. Sementara itu, di sektor kesehatan, usia harapan hidup mencapai 74,28 tahun.

 

Prevalensi stunting berada di angka 14 persen dan terus ditekan melalui intervensi lintas sektor.

 

“Penguatan kualitas SDM adalah investasi jangka panjang. Pendidikan, kesehatan, dan generasi muda menjadi perhatian utama kami,” kata Ria Norsan.

 

Pada bidang perumahan, akses rumah tangga terhadap hunian layak tercatat 74,26 persen, yang menurut pemerintah daerah masih menjadi pekerjaan rumah untuk terus ditingkatkan.

 

Tata Kelola Digital dan Transparansi

Dalam tata kelola pemerintahan, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kalbar mencapai 3,89, melampaui target 3,82 dengan predikat Sangat Baik.

 

Pemprov Kalbar juga meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dari Komisi Informasi Pusat, masuk 10 besar nasional dengan nilai 95,58 tertinggi di wilayah Kalimantan.

 

Wakil Gubernur menegaskan bahwa penguatan tata kelola digital akan terus diperluas.

 

“Transparansi dan digitalisasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah komitmen kami agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan terbuka,” katanya.

 

Selaras Agenda Nasional

Pemprov Kalbar memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

 

Sinkronisasi dilakukan pada penguatan ekonomi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas SDM, serta percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.

 

“Harmonisasi pusat dan daerah menjadi kunci efektivitas pembangunan agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar gubernur.

 

Tahun Kedua: Percepatan Pembangunan

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemprov Kalbar menargetkan percepatan pembangunan di sektor strategis dengan bertumpu pada capaian IKU dan IKD tahun pertama.

 

Fokus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan hingga desa, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

 

“Capaian satu tahun ini bukan akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih keras. Kita ingin Kalimantan Barat terus maju dan manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat,” tegas Ria Norsan.

 

Pemprov Kalbar menegaskan penguatan indikator kinerja akan tetap menjadi instrumen utama untuk memastikan pembangunan berlangsung efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil, sejalan dengan visi Kalbar Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. (m@nk)