eQuator, KUBU RAYA - Wakil Bupati Kubu Raya, Sukiryanto berharap kebijakan otonomi daerah dapat diterapkan semakin optimal. Sehingga terjadi percepatan kesejahteraan rakyat sebagaimana semangat utama otonomi daerah dengan adanya desentralisasi kewenangan. 

 

Untuk itu, Sukir - sapaan karib Sukiryanto, meminta pemerintah pusat memberikan atensi penuh terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah.

 

“Mudah-mudahan otonomi daerah itu semakin kuat dan bukan semakin melemah. Artinya, pemerintah pusat selalu memperhatikan dan mengakomodir apa kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan daerah, terlebih di tengah situasi dan kondisi saat ini,” kata Sukir usai menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX di halaman Kantor Bupati Kubu Raya, Senin (27/04/2026).

 

Sukir mengatakan di momen peringatan Hari Otda ke-30, pihaknya berharap pemerintah pusat lebih memperhatikan daerah. Terutama terkait kebijakan anggaran di mana Kabupaten Kubu Raya mengalami pemangkasan transfer keuangan daerah dengan jumlah yang signifikan. 

 

“Di Hari Otonomi Daerah yang ke-30 ini, harapan kepada pemerintah pusat agar ke depan lebih memperhatikan kami di daerah, terutama tentang pemotongan-pemotongan dari anggaran. Apalagi di Kubu Raya setiap tahun kita harus berhadapan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan,” tuturnya.

 

Sukir juga menyoroti pemangkasan anggaran Kubu Raya yang mencapai Rp397 miliar. Di mana program-program yang sudah direncanakan akhirnya tidak dapat terlaksana. 

 

“Padahal kita sudah menyosialisasikan kepada masyarakat Kubu Raya yang luas wilayahnya ini hampir 78 kali lipat dari kota Pontianak,” ucapnya.

 

Sukir menilai penganggaran dari pusat idealnya proporsional dengan luasan wilayah dan jumlah penduduk. 

 

“Bukan semata hanya berdasarkan jumlah penduduk, tapi luasan tidak dihitung. Sedangkan infrastruktur itu berdasarkan luasan,” sebutnya.

 

Sementara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Sukiryanto menyatakan otonomi daerah adalah instrumen dalam mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Tanah Air. 

 

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Di antaranya belum optimalnya integrasi perencanaan dan penganggaran, birokrasi yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, hingga tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

 

“Selain itu, kurangnya kolaborasi antardaerah serta ketimpangan akses layanan dasar juga menjadi perhatian, terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil,” ujarnya. (sya)