eQuator, KAPUAS HULU – Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) 3T (terdalam, terjauh, terpencil) di Kabupaten Kapuas Hulu merasa dijebak. Dapur MBG sudah selesai dibangun, namun belum dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. 

 

"Akibat ini kami masih menyisakan utang dengan tukang dan toko belum dibayar," kata Olai, salah satu pelaksana pembangunan dapur MBG 3 T di Kapuas Hulu, kemarin.

 

Olai mengatakan dirinya mengerjakan lima dapur MBG 3 T dan sudah selesai semuanya. Saat ini pihaknya masih menunggu pembayaran dari BGN pusat. 

 

"Janji awal sesuai kontrak ketika selesai dapur MBG 3 T langsung dibayar. Tau-tau petunjuk teknis berubah menggunakan sistem sewa, di mana menunggu dapur MBG 3 T ini berjalan baru uang kami dibayar. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang kapan MBG 3 T ini berlajan," ujarnya. 

 

Olai menceritakan awal dia diminta Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi untuk mengerjakan dapur MBG 3 T ini. Pihaknya pun membangunnya sesuai dengan permintaan dan siap pakai. 

 

“Namun di perjalanan juknis berubah, dimana pembayaran harus menggunakan sistem sewa," ucapnya. 

 

Olai mengaku sangat kecewa dengan sistem sewa. Jika dari awal seperti itu, tentunya dirinya tidak akan mengambil pekerjaan ini. 

 

 

"Saya habis uang dalam pembangunan dapur MBG 3 T ini kurang lebih Rp850 juta," ungkapnya.

 

Olai merasa dijebak dengan pembangunan dapur MBG 3 T. Karena dari awal perjanjian untuk pembayaran dapur MBG 3 T ini hanya bangunan saja. Namun perjalanan waktu diminta untuk menyiapkan segala fasilitas supaya dapur MBG 3 T tersebut bisa berjalan. 

 

"Sekarang pembangunan dan segala fasilitas dapur MBG 3 T yang saya kerjakan sudah lengkap semua. Namun belum ada titik terang terkait pembayarannya," tutup Olai. 

 

Ditambahkan Kahar, pelaksana pembangunan dapur MBG 3T di Kapuas Hulu, bahwa dirinya juga hingga hari ini belum dibayar oleh BGN. 

 

"Kita kemarin kontraknya dengan BGN itu hanya pembangunan dapur saja, tidak termasuk dengan fasilitasnya. Tapi juknis nya berubah kita diminta untuk menyiapkan juga segala fasilitasnya " ujarnya. 

 

Kahar menuturkan segala fasilitas dapur MBG 3T juga sudah dilakukan, namun hingga hari ini masih belum ada titik terang untuk pembayaran.

 

Sementara itu Sukardi, Ketua Satgas MBG Kapuas Hulu menyampaikan, terkait belum dibayarnya pembangunan dapur MBG 3T terhadap investor tersebut ada perubahan regulasi. 

 

"Awalnya kemarin untuk pembangunan dapur MBG 3 T diintruksikan oleh pemerintah pusat dibayar di muka. Kemudian berjalan beberapa bulan ada perubahan lagi akan dibayar 40 persen. Namun, tahun 2026 ini ada perubahan sistem pembayaran dengan sistem sewa per hari," terangnya. 

 

Sukardi yang juga Wakil Bupati Kapuas Hulu ini menjelaskan, perubahan pembayaran dapur MBG 3T ini tidak lagi mengacu kepada pembangunan dapurnya saja, melainkan harus melengkapi segala fasilitas dapur yang ada. 

 

"Sehingga pembayaran untuk pembangunan dapur MBG 3 T setelah program ini berjalan," pungkas Sukardi. (fik)