EQUATOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Mahfud MD menyebut bahwa, keberadaan buzzer (pendengung) tidak bisa dielakkan. Karena buzzer merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.
“Pastilah itu kita melihat itu (buzzer) hama demokrasi. Konsekuensi dari demokrasi,” kata Mahfud MD dalam diskusi di Twitter Space bersama Didik Rachbini, Rabu, 29 September 2021, seperti dikutip dari Tempo.co.
Terlebih pada era keterbukaan seperti saat ini, serta adanya dukungan teknologi, kebebasan ini membuat sejumlah orang mengorganisir diri dan menjadi buzzer.
Meski begitu, Mahfud mengaku sulit membedakan mana warga yang benar-benar bersuara dan mana para buzzer.Â
Ia mencontohkan orang-orang yang membela pemerintahan Presiden Joko Widodo atau terlalu berpandangan kanan, kerap disebut sebagai buzzer.Â
Padahal, menurut dia, dibanding yang mendukung, suara yang memprotes kebijakan Jokowi lebih banyak bertebaran.
“Sehingga saya agak sulit mendefinisikan yang buzzer itu yang mana ya. Saya sendiri enggak tahu ya,” kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud turut mengklarifikasi isu bahwa Istana memelihara buzzer. Ia mengaku tak pernah mengetahui adanya buzzer yang dikoordinir oleh Istana.
“Saya sendiri kan ada di Istana. Katanya Istana memelihara buzzer. Saya enggak pernah lihat. Bagaimana memeliharanya itu? Wong saya juga tidak pernah melihat dan tidak tahu siapa itu yang mengorganisasikan,” katanya. (FikA)
Beri dan Tulis Komentar Anda