EQUATOR, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya akuntabilitas, efisiensi dan inovasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2026.
Menurutnya, anggaran 2026 menjadi penyusunan murni pertama di bawah kepemimpinan dirinya bersama Wakil Wali Kota, dengan landasan visi-misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2030.
“Tahun depan harus lebih terukur, berbasis outcome, dan memberi multiplier effect bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya usai membuka asistensi di lingkungan Pemkot Pontianak, Senin (25/08/2025).
Ia menyoroti kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan, termasuk adanya pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, target pendapatan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp 2,216 triliun.
“Kita perlu bekerja keras menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tetap berjalan,” tambahnya.
Edi juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memahami tata kelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari sumber pendapatan hingga manfaat belanja daerah. Transparansi dan pertanggungjawaban menjadi kunci, sebab tujuan akhir APBD adalah kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, politik anggaran harus dipahami sebagai proses mencapai tujuan bersama antara eksekutif dan legislatif. DPRD memiliki peran penting dalam pengawasan, pengesahan, sekaligus memastikan setiap program relevan dengan kebutuhan publik.
Wali Kota turut menyinggung penghargaan dan insentif dari pemerintah pusat. Kinerja daerah yang baik dapat mendatangkan tambahan dana fiskal.
“Prinsip serupa juga diterapkan di tingkat kota, dengan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak,” paparnya.
Selain pendapatan, aspek pelayanan publik turut disoroti. Wali Kota meminta jajaran aparatur mengubah pola pikir agar lebih berorientasi pada pelayanan dan empati, bukan sekadar angka gaji atau tunjangan.
“Mindset kita harus membangun dan membantu masyarakat agar lebih maju. Kalau fokusnya hanya materi, kerja tidak akan totalitas,” tegasnya.
Terkait efisiensi, ia mengingatkan agar program lebih selektif dan berbasis kebutuhan. Kajian serta perjalanan dinas yang tidak mendesak diminta untuk ditekan, mengingat era digitalisasi memudahkan koordinasi tanpa harus sering bepergian.
Sektor strategis seperti pariwisata, infrastruktur, keamanan, dan kebersihan juga ditekankan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kegiatan sederhana pun dapat memberi dampak luas bila dikelola dengan baik,” imbuhnya.
Wali Kota kemudian mengajak peran kecamatan, kelurahan, serta RT/RW yang akan mendapat peningkatan insentif. Namun ia mengingatkan, agar tidak ada pemekaran berlebihan, melainkan lebih mengoptimalkan peran yang sudah ada.
“Insentif yang diberikan harus sebanding dengan kontribusi nyata dalam mendukung pemerintahan, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban,” tuturnya. (M@nk)