EQUATOR, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalimantan Barat (Kalbar) yang digelar di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Rabu (28/01/2026).
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi, khususnya angkutan truk, guna mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Edi, sistem distribusi dan angkutan barang merupakan urat nadi perekonomian. Apabila sistem tersebut terganggu, maka akan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Distribusi angkutan ini adalah urat nadi perekonomian. Jika tersumbat atau terputus, maka roda ekonomi bisa terganggu, terutama bagi daerah yang masih terus berkembang seperti Kota Pontianak dan Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transportasi yang ideal sangat berkaitan erat dengan penataan ruang wilayah dan tata ruang kota. Seluruh perencanaan tersebut telah dituangkan dalam berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Penataan Ruang hingga Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) yang kemudian dirinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Wali Kota juga mengulas sejarah transportasi di Kota Pontianak yang sejak awal berkembang di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Pada masa lalu, jalur sungai menjadi sarana utama distribusi barang, termasuk kapal-kapal yang mengangkut hasil bumi dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Seiring perkembangan zaman, sistem angkutan kini semakin modern, salah satunya dengan penggunaan kontainer. Karena itu, peran angkutan truk menjadi sangat vital dalam mendukung distribusi barang, baik antar daerah, antar pulau, maupun dari dan ke luar negeri,” jelasnya.
Namun demikian, Edi mengakui bahwa para pelaku usaha angkutan truk masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait sistem lalu lintas dan infrastruktur jalan. Idealnya, sistem transportasi kota dibagi berdasarkan jenis angkutan, yakni angkutan berat, sedang, dan ringan, dengan jalur yang terpisah.
“Untuk angkutan berat seperti trailer, seharusnya memiliki jalur tersendiri. Namun faktanya, di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat, jalur angkutan masih bercampur,” katanya.
Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana jalan juga menjadi kendala utama. Pembangunan infrastruktur transportasi membutuhkan investasi besar dan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun.
Edi menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kota Pontianak, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, asosiasi angkutan, dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Ketua DPD Aptrindo Kalimantan Barat, Muhammad Andi mengungkapkan, tantangan logistik di Kalimantan Barat saat ini semakin kompleks, mulai dari dinamika transisi regulasi angkutan hingga tuntutan pelayanan di era digital. Meski demikian, Aptrindo optimistis mampu menjawab tantangan tersebut melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi seluruh anggota.
Menurutnya, sektor logistik memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian. Kuat dan tangguhnya sistem transportasi logistik akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
“Jika kita kuat dan tangguh, maka langkah menuju Indonesia Emas bukan sekadar impian, melainkan kepastian yang dapat kita wujudkan bersama, khususnya di Bumi Khatulistiwa,” pungkasnya. (M@nk)