EQUATOR, Pontianak – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan se-Kota Pontianak resmi dimulai sebagai forum partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan tahun 2027.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengajak warga aktif menyampaikan usulan. Ia menegaskan, pada 2026 Pemerintah Kota Pontianak memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum terus dibenahi untuk mendukung aktivitas warga,” ujarnya, Senin (12/01/2026).
Edi menjelaskan, Pontianak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti genangan akibat hujan dan rob, kebakaran lahan saat kemarau, serta intrusi air laut yang menyebabkan air PDAM menjadi payau. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat juga menuntut perencanaan yang matang dan berkelanjutan.
“Sekarang pemkot tengah mempercepat pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), salah satu program nasional yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas lingkungan dan sanitasi di. Lokasinya berada di Gang Martapura Kelurahan Benua Melayu Laut dan Nipah Kuning Kelurahan Sungai Jawi Luar,” paparnya.
Ia juga menyinggung keterbatasan lahan di Kota Pontianak, termasuk untuk pemakaman. Pemkot telah melakukan pembebasan lahan yang saat ini masih dalam proses. Dalam penyusunan program, Edi menekankan pentingnya kesamaan persepsi agar kebijakan dapat berjalan efektif.
“Perbedaan persepsi berpotensi menghambat pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Menurut Edi, kebijakan pembangunan daerah tetap mengacu pada program prioritas nasional, termasuk Asta Cita Presiden dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat, tetapi daya beli masyarakat juga harus dijaga agar ekonomi terus tumbuh,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengeksekusi anggaran 2026. Berdasarkan evaluasi 2025, masih terdapat program yang terlambat dilaksanakan.
“Kepala dinas dan kepala badan yang menerima DPA diminta segera mencermati dan melaksanakan program. Jika ada kendala, segera dikoordinasikan,” imbuhnya.
Edi menyebut, APBD merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap ASN memanfaatkan momentum awal tahun untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“Saya ingin ASN bekerja dengan ikhlas, bersemangat, dan mengedepankan pelayanan prima tanpa menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian,” pungkasnya. (M@nk)