EQUATOR, KAPUAS HULU – Ekonomi merupakan suatu hal yang menggambarkan bagaimana perilaku manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan taraf hidup dan mengelola hidup dalam suatu lingkup masyarakat. Ekonomi di daerah terbentuk dari pengelolaan sumber daya mulai dari lingkup terkecil sampai menengah, sehingga berjalanlah seluruh aktivitas ekonomi di daerah.
Ekonomi disetiap daerah kemudian akan dikelola oleh masing-masing daerah tersebut sebagai dasar dan wujud dari asas otonomi daerah.
Atas hal tersebut sehingga sangatlah penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan dan terus membangun ekonomi mulai dari lingkup terkecil yang salah satu bentuknya adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini yang nantinya akan menjadi suatu wujud pengelolaan sumber daya yang ada di daerah dari lingkup terkecil hingga menengah.
Hal ini dicirikan dengan sebuah usaha yang biasanya digerakan oleh satu orang saja dan dalam modal usaha yang dimiliki jugalah masih tergolong kecil dengan modal usaha sekitar 3 juta hingga 100 juta. Sehingga kontribusi UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat tergolong cukup penting.
Hal ini dikarenakan dengan adanya UMKM, masyarakat dapat mencukupi segala kebutuhannya dan mengatasi persoalan terkait minimnya lapangan pekerjaan.
Mengingat pentingnya peran UMKM dalam pembangunan perekonomian di daerah, maka pemerintah memberikan intervensi dengan menyalurkan kredit program Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi lingkup usaha mikro, kecil dan menengah. Kredit program UMi dan KUR merupakan pinjaman atau modal usaha bagi masyarakat yang diberikan dengan bunga pinjaman yang tergolong kecil.
Adapun persentase bunga pinjaman UMi untuk saat ini adalah sebesar 3 persen pertahun dan pinjaman kredit KUR sebesar 6 persen pertahun. Bunga pinjaman kredit pemerintah ini tentunya lebih kecil dari bunga pinjaman lembaga keuangan maupun organisasi keuangan lainnya, yang mana bunga pinjamannya antara 9-10 persen pertahun bahkan bisa lebih dari itu. Kredit yang diberikan pemerintah bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat kecil, menengah dan perekonomian di daerah agar kedepannya dapat lebih mandiri secara fiskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
Di Kabupaten Kapuas Hulu sendiri, angka sementara laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha untuk akhir tahun 2022 itu sebesar 4,51 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut naik 0,08 persen dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 yaitu sebesar 4,43 persen. Hal ini tentu menjadi sinyal positif bagi pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus menjaga laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu.
Adapun pemerintah telah memberikan dorongan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dengan menyalurkan kredit UMi dan KUR, sehingga UMKM dapat tumbuh dan terus berkembang ditengah kepelikan ekonomi baik secara global maupun nasional yang diakibatkan pandemi Covid-19 tahun 2020. Penyaluran Kredit UMi di Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2023 sampai dengan bulai Mei sebesar Rp136 juta. Hal ini meningkat dibandingkan tahun 2022, penyaluran kredit UMi hanya sebesar Rp19 juta saja.
Kemudian penyaluran KUR di tahun 2023 sampai bulan Mei telah disalurkan sebesar 77,28 juta rupiah, sedangkan penyaluran KUR untuk tahun 2022 sebesar Rp327 juta. Hal ini tentu berbanding lurus dengan semakin tumbuhnya UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu, yang mana ketika konsumsi produk-produk UMKM pada masyarakat meningkat maka akan memberikan Multiplier Effect bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.
Akan tetapi masih terdapat kendala yang hadir dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan UMKM di Kabupaten Kapuas Hulu antara lain, masih terbatasnya modal untuk membuka suatu usaha sedangkan kondisi saat ini masyarakat masih minim informasi terkait adanya kredit UMi dan KUR yang disalurkan pemerintah.
Kemudian di Kabupaten Kapuas Hulu juga masih terkendala terkait akses baik dalam hal pemasaran maupun untuk operasional sebagai langkah awal memulai usaha. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu masih sangat minim, mulai dari infrastruktur dibagian jalan, listrik dan air bersih. Selain itu terkait sumber daya manusia di Kabupaten Kapuas Hulu juga masih kurang akan kualitas dan keterampilan dalam hal membuka usaha.
Oleh karena itu, adapun hal-hal yang bisa dijadikan upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain yaitu mengenalkan adanya penyaluran pembiayaan kredit UMi dan KUR secara menyeluruh kepada masyarakat untuk memberikan modal awal bagi setiap usaha yang baru ingin dikembangkan. Kemudian pemerintah membuka akses bagi masyarakat untuk bisa memasarkan produk-produknya secara luas baik itu pengenalan pasar di lingkup regional, nasional dan bahkan dapat menggunakan sarana ekspor produk ke luar negeri.
Kemudian pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, bank ataupun lembaga keuangan bukan bank untuk bersama-sama memberikan pelatihan dan pemberdayaan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya sebagai upaya peningkatan kualitas dan keterampilan masyarakat dalam memulai usaha.
Terakhir, pemerintah juga perlu memperbaiki dan memudahkan segala infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu untuk meningkatkan akses dan percepatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu. (*)
Penulis: Steven Hoover Sianturi, A.Md.Ak.
Pelaksana Seksi Bank – KPPN Putussibau