EQUATOR, Ketapang — Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, tokoh muda Kabupaten Kayong Utara, Sabirin menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati KKU yang dinilai aktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna menjaga stabilitas pembangunan daerah.
Seperti diketahui, kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat, salah satunya melalui pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar kurang lebih Rp 180 miliar, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga kelangsungan program pembangunan.
Menurut Sabirin, langkah Bupati KKU memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga pusat merupakan strategi yang tepat untuk menjamin keberlanjutan program prioritas di tengah situasi efisiensi fiskal nasional.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat. Upaya Bupati menjaring anggaran tambahan melalui program kementerian adalah bentuk respons cepat terhadap situasi efisiensi fiskal nasional,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Sebagai Bappilu Partai NasDem Kayong Utara, Sabirin menilai, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menghambat laju pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, agar masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.
Lebih lanjut, Sabirin menyoroti pentingnya menjaga motivasi dan hak pegawai, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), agar kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah keterbatasan fiskal.
“Motivasi pegawai harus dijaga. Jangan sampai efisiensi justru membuat semangat kerja menurun. Hak pegawai, seperti tunjangan dan insentif, harus tetap menjadi perhatian,” tegas dia.
Sabirin yang juga merupakan anggota Majelis Daerah KAHMI Kayong Utara, menegaskan pentingnya peran badan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah (bapperida) dalam memastikan setiap program pembangunan disusun secara selektif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Bapperida harus menjadi filter utama. Program yang tidak memiliki urgensi atau tidak berdampak langsung bagi masyarakat sebaiknya ditunda dulu. Fokuskan pada hal yang benar-benar prioritas,” tandasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi anggaran ini bukan sekadar penyesuaian terhadap kondisi fiskal nasional, melainkan juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.
“Langkah efisiensi anggaran ini tidak hanya bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal nasional, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tuturnya. (Mi)
Beri dan Tulis Komentar Anda