EQUATOR, Sambas — Dalam upaya memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah perbatasan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kabupaten Sambas menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) pada Kamis (22/05/2025). Kegiatan berlangsung di aula Hotel Pantura dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, Kesbangpol Sambas, Kejaksaan Negeri Sambas, serta sejumlah perwakilan instansi terkait.
Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Kantor wilayah Direktorat Jendral Imigrasi Kalbar, Syamsuddin, melalui Muhammad Daniel, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang juga menjabat sebagai Ketua Timpora Sambas, menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menangani isu keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan orang asing di daerah perbatasan seperti Sambas.
“Rapat koordinasi ini digelar sebagai ruang untuk bertukar informasi strategis mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing yang memerlukan perhatian serius. Pengawasan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus bersinergi,” ujar Daniel dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa setiap instansi memiliki peran krusial sesuai fungsi kelembagaan masing-masing dalam ekosistem pengawasan. Maka dari itu, intensitas komunikasi dan kolaborasi lapangan menjadi kunci utama agar pengawasan berjalan efektif dan responsif.
“Kita ingin menciptakan pengawasan terpadu. Sinergi bukan sekadar jargon, melainkan sikap bersama dalam menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah kita,” imbuhnya.
Rapat ini juga menjadi forum strategis dalam merumuskan solusi konkret atas berbagai tantangan yang timbul, mulai dari keberadaan tenaga kerja asing ilegal, potensi tindak pidana lintas negara, hingga kerawanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas lokal.
Di akhir acara, Daniel menyampaikan harapannya agar Rakor ini tak berhenti sebagai seremonial semata, melainkan menghasilkan langkah-langkah nyata yang berkelanjutan.
“Semoga hasil dari Rakor ini mampu menjadi dasar kebijakan dan tindakan di lapangan, yang tidak hanya reaktif tetapi juga preventif dalam menangani isu orang asing di Sambas,” pungkasnya.
Dengan bentang wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sambas membutuhkan sistem pengawasan yang sigap, terkoordinasi, dan berbasis data. Rakor Timpora ini menjadi bagian dari upaya tersebut—merajut sinergi, menjaga negeri. (Rai)