EQUATOR, Pontianak – Pemerintah Kota Pontianak menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ketenagakerjaan Triwulan II bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan akademisi dari Universitas Tanjungpura.
Rakor itu membahas dinamika ketenagakerjaan, termasuk tren penurunan angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono memaparkan, bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran terbuka di Kota Pontianak mengalami penurunan dari 8,92 persen pada 2023 menjadi 8,29 persen di tahun 2024.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun kita tetap perlu menyamakan persepsi mengenai definisi pengangguran terbuka, termasuk kategori usia kerja dan status pendidikan,” ujarnya usai rakor di Ruang Pontive Center, Kamis (19/06/2025).
Dalam rakor tersebut, BPS Kota Pontianak menjelaskan, bahwa usia kerja yang digunakan dalam survei ketenagakerjaan adalah 15 tahun ke atas, namun telah disesuaikan dengan pengecualian pelajar dan mahasiswa yang belum masuk pasar kerja aktif.
Edi juga menyoroti adanya sekitar lima ribu lulusan baru setiap tahun dari Universitas Tanjungpura, yang menjadi bagian dari angkatan kerja potensial.
Edi menambahkan, bahwa pihaknya meminta data yang lebih rinci mengenai sektor informal, seperti tukang dan juru parkir, agar bisa dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
“Peran Dinas Ketenagakerjaan sangat penting untuk menyiapkan pelatihan keterampilan bagi pemuda, seperti pelatihan servis AC, barber shop, menjahit, serta pelatihan-pelatihan lain yang dilengkapi dengan sertifikasi. Dengan begitu, tenaga kerja kita siap bersaing di dunia kerja, termasuk untuk bekerja di luar kota, provinsi, bahkan luar negeri,” ujarnya.
Karena Pontianak merupakan kota jasa dan perdagangan tanpa sektor industri besar, Edi menegaskan, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fokus utama pembangunan.
“Untuk membuka peluang kerja lebih luas, kami juga terus mendorong iklim investasi. Saya sudah instruksikan agar semua perizinan dipermudah, cepat, murah, dan efisien. Jangan sampai ada investor terhambat hanya karena proses administratif,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika perlu, pelayanan perizinan dilakukan dengan sistem jemput bola, agar investasi bisa segera direalisasikan dan tenaga kerja lokal terserap maksimal. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda