Taman Aronk Belova Kota Sanggau Dibuka untuk Umum pada Juli 2023

Foto—Kondisi alun-alun Kota Sanggau, Aronk Belova yang masih dipagar, Rabu (01/02/3023)—Kiram Akbar

EQUATOR, Sanggau. Pembangunan alun-alun Kota Sanggau atau Taman Aronk Belova terus dilanjutkan. Rencananya Juli 2023, sebelum Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXI tingkat Provinsi Kalbar digelar di Sanggau, sudah dibuka untuk umum.

“Instruksi pak Bupati, apa yang bisa diselesaikan tahun ini, selesaikan. Jadi bisa diresmikan sebelum selesai masa jabatan beliau. Rencana beliau mungkin bulan enam (Juli). Jadi ada waktu untuk kita melihat hasilnya sebelum tamu-tamu datang di MTQ tingkat Provinsi,” kata Kepala Dinas Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, Rabu (01/02/2023).

Ia mengatakan, untuk merampungkan bangunan yang terletak di jantung Kota Sanggau tersebut tergantung anggaran. Jika anggaran yang digelontorkan besar, dalam lima tahun dapat selesai. “Banyak yang ndak tahu kalau kerjaan besar itu ada di pembuatan drainase. Pakaimini pile, itu mahal itu,” kata Didit.

Ia mengungkapkan sampai saat ini, pembangunan Arong Belova sudah memakan anggaran Rp.10,4 miliar. Dana tersebut berasal dari Rp.4,8 miliar dari APBD Kabupaten Sanggau, dan Rp.5,6 miliar dari APBD Provinsi.

“Anggaran yang diperlukan secara RAB total, karena taman ini sampai ke depan gedung Perpustakaan itu Rp.35 miliar. Jadi dikasih pak bupati Rp.4,8 miliar, jadi kita kerjakan sesuai dana itu. Jadi saluran, gedung kontrolnya, pengerasan pakir, pengerasan halaman yang di dalam dan beberapa tumbuhan,” rincinya.

Untuk tahun 2023, akan diselesaikan bagian depan taman letaknya berseberangan dengan Polsek Kapuas, senilai Rp.1,5 miliar. Didit mengaku pembangunan lanjutan belum bisa menyentuh bagian belakang taman, lantaran masih ada beberapa bangunan yang belum direlokasi.

“Seperti Puskesmas, SDN 08, belum direlokasi. Yang baru bisa direlokasi itu SLB, SDN 08 itu kewenangan Disdikbud. Kalau bangunan sudah ndak ada, sekarang kan yang ndak ada itu Dinas Perhubungan. Itu kewenangan DPKAD menghapusnya. Itu sudah dihapus,” terang Didit.

Terpenting ketika lahan sudah kosong, baru akan difokuskan pembangunan untuk zona kedua.

“Yang kita fokuskan ini supaya masyarakat bisa masuk nanti, zona satu. Kita selesaikan yang depan. Termasuk tumbuhan yang tinggi itu termasuk tahap yang sekarang (tahun 2023). Jadi belum bisa dipakai, makanya kita pagar lagi,” jelasnya. (KiA)