“Bukan hanya Kalimantan Barat, tapi se-Kalimantan itu yang paling banyak ternyata ada di Kabupaten Kubu Raya,” kata Bupati Sujiwo saat menghadiri Safari Ramadan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Pondok Pesantren Darun Nasyiin, Desa Simpang Kanan, Kecamatan Sungai Ambawang, Rabu (04/03/2026).
Sujiwo mengaku miris karena sebagian orang tua ada yang menjadikan pondok pesantren sebagai pilihan terakhir jika anaknya sudah ditolak di berbagai sekolah umum.
“Yang selama ini kadangkala sudah tidak diterima di SMP ini, tidak diterima di SD itu, enggak diterima di sini, enggak diterima di sana. ‘Daripada anak saya tidak sekolah, ya sudahlah saya kirim ke pondok pesantren’. Artinya, pondok pesantren seperti pilihan yang kesekian,” ujarnya.
Karena itu, Sujiwo mengaku punya mimpi agar ke depan pondok pesantren dibangun lebih representatif dan dikelola secara profesional agar bisa menjadi pilihan utama pendidikan anak.
“Tetapi untuk mewujudkan supaya pondok pesantren ini menjadi pilihan yang utama, maka harus menyiapkan pondok-pondok pesantren itu misalnya seperti di Jawa Timur. Coba lihat di Jawa Timur itu, pondok-pondoknya keren, keren banget. Sehingga orang tuanya itu sudah tidak ada keraguan untuk mengirimkan putra-putri kesayangannya ke pondok pesantren,” tuturnya.
Sujiwo menyebut, jika infrastruktur penunjang pondok pesantren tidak baik, misalnya jalan yang sempit, becek, asrama kumuh, lingkungan tidak bersih, hingga ruang belajar yang tidak layak, maka wajar jika orang tua tidak tertarik untuk memasukkan anaknya ke pondok.
“Tetapi begitu menuju ke pondok jalannya mulus, drainasenya bagus, kamar asramanya bagus, kemudian ruang belajarnya bagus, pengajarnya baik ustaz maupun ustazahnya keren, insyaallah orang tua tidak akan ada keraguan,” tegasnya.
Sujiwo mengakui urusan pondok pesantren secara aturan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Namun menurutnya, pemerintah daerah juga tidak boleh lepas tangan. Terlebih Kementerian juga mempunyai keterbatasan.
“Kalau Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (mengurus pondok) itu hukumnya bukan wajib, tapi sunah. Tapi kalau Kementerian Agama wajib. Namun persoalannya di Kementerian Agama anggaran terbatas. Ya, akhirnya mau tidak mau, walaupun anggaran (daerah) juga terbatas, harus pintar mengatur bagaimana membantu pondok-pondok pesantren secara bertahap sehingga dapat kita perhatikan,” terangnya.
“Makanya sekarang pondok-pondok pesantren mulai muncul kreativitasnya untuk menjadi pondok pesantren yang semi-mandiri. Sudah ada yang punya (usaha) travel umrah, punya minimarket, memproduksi madu kelulut, pertanian, ada yang ternak ikan, dan lain sebagainya. Maka itu keren banget, terus dapat dikembangkan,” tutup Sujiwo. (Sul)