EQUATOR, KAPUAS HULU – Serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kapuas Hulu mencapai 84,51 persen atau Rp1,51 Triliun dari pagu sebesar Rp 1,78 Triliun.
“Hal ini sangat baik karena jauh lebih tinggi dari realisasi nasional yang baru mencapai sebesar 73,2 persen, ” kata Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan Rilis Kinerja APBN Edisi November 2023 yang dilaksanakan secara daring kepada Stakeholders KPPN Putussibau, Selasa (28/11/2023).
Sri merincikan bahwa sampai dengan bulan Oktober 2023, total realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp1.510,08 miliar atau 84,51 persen dari pagu Rp1.786,89 miliar, yang terdiri belanja pemerintah pusat Rp208,58 miliar atau 77,42 persen dari pagu Rp269,402 miliar dan realisasi transfer ke daerah mencapai Rp1.301,5 miliar atau 85,77 persen dari pagu Rp1.517,49 miliar.
Capaian realisasi belanja yang tertinggi adalah belanja pegawai yaitu sebesar 81,94 persen kemudian belanja barang sebesar 75,53 persen dan belanja modal sampai dengan Oktober baru diserap 63,51 persen.
Winarno menyampaikan, terdapat 2 Satker yang realisasi belanja pegawainya sudah diatas target triwulan IV yaitu 95 persen dan sisanya masih dibawah angka tersebut.
Progres belanja barang, belum sebaik belanja pegawai namun disisi pelaksanaan Belanja Modal, saat ini terdapat 5 satker yang realisasi Belanja Modal-nya telah mencapai 100% dan sisanya masih dibawah target.
Terhadap tindak lanjut temuan BPK dalam pengelolaan rekening pada Kementerian/Lembaga yang belum memanfaatkan Cash Management System (CMS), Sri Winarno juga mengingatkan kepada satker mitra kerja KPPN Putussibau agar segera menggunakan CMS dan menghubungi bank tempat membuka rekening apabila mengalami kendala, khususnya bagi 10 satker yang dalam monitoring belum terdapat implementasi CMS.
“Selain CMS peningkatan transaksi non tunai pelaksanaan APBN agar dilakukan melalui melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Aplikasi Digipay Satu, serta menyusul KKP Domestik melalui QRIS, ” ucapnya.
Lanjut Sri, dari hasil monev sampai dengan akhir Oktober 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai oleh satker-satker masih tergolong minim. Pengguna aktif KKP hingga Oktober baru 4 satker total transaksinya sebesar Rp195,32 juta dan penggunaan CMS oleh Bendahara satker sudah digunakan oleh 19 Satker atau 65,51 persen dari seluruh Satker.
“Kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD sampai bulan Oktober 2023 dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 77,66 persen turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 79,42 persen. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.021,37 miliar atau 62,21 persen angka tersebut tidak jauh berbeda dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 62,88 persen.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 84,51 persen, realisasi belanja daerah APBD terlihat lebih rendah, sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaannya.
Komponen belanja operasi terealisir 67,80 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 80,76 persen disusul belanja barang dan jasa 57,86 persen, belanja hibah sebesar 44,78 persen dan belanja Bansos baru terdapat realisasi 8,21 persen dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,34 miliar.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.622,56 miliar, terlihat Rasio PAD 2023 sebesar 4,31 persen masih lebih rendah dibandingkan periode 2022 sebesar 4,28 persen. Besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD.
Secara rinci realisasi PAD per 31 Oktober 2023 yang telah mencapai Rp54,68 miliar atau 78,23 persen dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh lain-lain PAD sebesar Rp18,86 miliar atau 60,35 persen dari target Rp31,25 miliar. Selanjutnya penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,38 miliar atau 124,14 persen melampaui target Rp14 miliar dan Pajak Daerah Rp13,71 miliar atau 76,17 persen dari target dan terakhir penerimaan retribusi daerah sebesar Rp4,71 miliar atau 70,83 persen dari target.
Penyaluran dana transfer ke derah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan akhir Oktober 2023 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.301,5 miliar atau 85,77 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.517,49 miliar.
“Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp835,6 miliar dari pagu Rp924,27 miliar untuk DAU bulan Januari s.d. Oktober 2023, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp67,37 miliar dari pagu Rp90,46 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAK Fisik sebesar Rp63,56 miliar dari pagu Rp88,3 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp119,34 miliar dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp215,615 miliar dari pagu Rp249,31 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu, ” jelasnya.
Lanjut Sri, untuk realisasi penyaluran Dana Desa tertinggi hingga Oktober 2023 telah mencapai 100 persen dari target terdapat di Kecamatan Selimbau dan Hulu Gurung, sedangkan persentase terendah di Kecamatan Semitau yaitu baru mencapai 75,45 persen.
Selain itu, nilai realisasi Dana Desa tertinggi terdapat di Kecamatan Selimbau sebesar Rp16,65 miliar, sedangkan terendah terdapat di Kecamatan Puring Kencana sebesar Rp4,08 miliar.
“Seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya dan telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM maka seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya serta senantiasa mengharapkan masukan untuk peningkatan layanan dari para stakeholder, ” pungkas Sri. (*)
Beri dan Tulis Komentar Anda