EQUATOR, KAPUAS HULU – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Putussibau menyalurkan Rp792 miliar dana APBN untuk Kabupaten Kapuas Hulu selama Semester I 2023. Diungkapkan Kepala KPPN Sri Winarno Kepala KPPN Putussibau dalam kegiatan rilis kinerja APBN Periode Juli 2023 yang dilaksanakan secara daring kepada Stakeholders di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Jumat (28/07/2023).
“Realisasi belanja APBN sampai dengan Semester I 2023 mencapai Rp792,83 miliar atau 45,02 persen dari pagu. Perbandingan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (K/L) dan Belanja Transfer Ke Daerah hampir berimbang diangka 47,99 dan 44,49 persen”, katanya.
Winarno menyampaikan, hingga dengan akhir Juni tahun 2023, total realisasi Belanja APBN melalui KPPN Putussibau telah mencapai Rp792,83 miliar atau 45,02 persen dari pagu Rp1.761,19 miliar, yang terdiri belanja pemerintah pusat Kementerian/Lembaga Rp127,80 miliar (47,99 persen dari pagu Rp266,32 miliar) dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp665,03 miliar atau 44,49 persen dari pagu Rp1.494,87 miliar.
Capaian Realisasi belanja K/L yang tertinggi adalah Belanja Barang yaitu sebesar 46,24 persen dimana periode bulan Mei lalu masih dikisaran 42,24 persen, kemudian Belanja Pegawai sebesar 51,36 persen dan belanja modal diserap 39,63 persen .
Lanjut Winarno, walaupun belanja barang rata-rata baru 46,24 namun sampai akhir bulan Juni semakin banyak satker yang realisasi Belanja Barangnya sudah diatas target Triwulan II 50 persen yaitu sebanyak 21 satker (72,41 persen dari keseluruhan satker mitra kerja KPPN Putussibau), namun sisanya masih antara 40-50 persen bahkan terdapat 2 satker yang masih dibawah 30 persen. Beberapa penyebabnya adalah Satker BPS kegiatan survei pertanian dan pengolahan data rencana pelaksanaan pada bulan Juni-September sedangkan di satker TNBKDS masih dalam penyusunan rencana teknis untuk sumber dana PNBP.
“Dari 18 Satker yang mempunyai Belanja Pegawai terdapat 10 satker yang realisasinya diatas target Triwulan II 2023, sedangkan sisanya realisasinya masih dibawah 50 persen. Satker yang telah melampaui target realisasi Belanja Modal berjumlah 11 satker, namun masih tersisa 3 satker dan tidak semua satker terdapat alokasi Belanja Modal di tahun 2023 ini, ” ujarnya.
Penyaluran dana Transfer ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau kata Winarno meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Dana Desa, yang total realisasi Semester I 2023 telah mencapai mencapai Rp665,03 miliar atau 44,49 persen dari total pagu TKD sebesar Rp1.494,87 miliar.
Realisasi penyaluran bulan Januari hingga Juni 2023 untuk DAU sebesar Rp447,76 miliar (48,44 persen) dari pagu Rp924,27 miliar. Realisasi DBH sebesar Rp27,38 miliar (36,40 persen) dari pagu Rp75,23 miliar yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. Realisasi DAK Fisik sebesar Rp3,24 miliar (3,67 persen) dari pagu Rp88,30 miliar. Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp80,05 miliar (48,48 persen) dari pagu Rp165,14 miliar dan Dana Desa sudah terealisasi sebesar Rp106,58 miliar (44,06 persen) dari pagu Rp241,91 miliar yang disalurkan untuk 278 desa di Kapuas Hulu.
“Persentase realisasi Dana Desa tertinggi adalah Kecamatan Bunut Hilir 66,13 persen (Rp5,51 miliar) dan terendah Kecamatan Silat Hulu 35,56 persen (Rp4,68 miliar), sedangkan apabila dilihat dari besarnya jumlah anggaran yang telah dicairkan yang tertinggi di Kecamatan Selimbau sebesar Rp9,51 miliar dan terendah Kecamatan Puring Kencana Rp1,98 miliar, ” jelasnya.
Winarno mengimbau kepada Satker Kementerian/Lembaga agar mengoptimalkan implementasi digitalisasi/modernisasi sistem pembayaran non tunai yaitu meningkatkan budaya cashless melalui pemanfaatan Cash Management System (CMS), Aplikasi Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan menyusul KKP Domestik melalui QRIS nantinya.
Dari hasil monev sampai dengan akhir Juni 2023 terlihat progres implementasi transaksi non tunai satker-satker masih tergolong minim, namun transaksinya terus meningkat mencapai sebesar Rp89,28 juta yang baru digunakan oleh 4 satker. Penggunaa transaksi CMS saat ini telah mencapai 58,63 persen satker, masih tersisa 12 satker yang belum mengimplementasikannya.
Hingga Semester I 2023 kinerja APBD Kapuas Hulu dari data BKAD dari sisi realisasi pendapatan telah mencapai 40,32 persen turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 46,02 persen.
“Namun demikian akselerasi realisasi belanja daerah sebesar Rp593,93 milyar atau 36,16 persen meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebesar 30,79 persen. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN melalui KPPN Putussibau yang sebesar 45,02 persen realisasi belanja daerah APBD terlihat sedikit lebih rendah, sehingga masih diperlukan akselerasi dalam pelaksanaan periode selanjutnya, ” ungkapnya.
Lanjutnya, untuk komponen belanja operasi terealisir 37,57 persen yang didominasi belanja pegawai realisasinya sebesar 51,20 persen, disusul belanja barang dan jasa 25,67 persen dan belanja hibah sebesar 18,43 persen, belanja Bansos masih belum ada realisasi dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp1,34 miliar. Belanja Modal telah menunjukkan geliatnya telah direalisasi sebesar Rp40,01 miliar atau 17,38.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 30 Juni 2023 yang telah mencapai Rp45,75 miliar (65,45 persen) dari target Rp69,9 miliar, didominasi oleh penerimaan Hasil dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,24 miliar atau 123,14 persen melampaui target Rp14 miliar. Selanjutnya Pajak Daerah sebesar Rp7,31 miliar diikuti penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp2,59 miliar dan terakhir lain-lain PAD yang sah sebesar Rp18,61 miliar.
“Peningkatan realisasi Semester I 2023 belanja APBD dibandingkan periode yang sama tahun lalu diharapkan dapat mendorong geliat perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di Kab. Kapuas Hulu agar supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD, ” ucapnya.
Sambung Winarno, bahwa KPPN Putussibau yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya.
“KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Disampaikan pula apresiasi dan harapan masukan serta dukungan untuk peningkatan layanan KPPN Putussibau di masa mendatang, ” pungkasnya. (*)
Beri dan Tulis Komentar Anda