EQUATOR, Ketapang — Sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang hingga kini masih mengalami kerusakan parah. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Warga pun menagih janji Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) serta anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan Ketapang yang dinilai lamban merespons keluhan tersebut.
Kurniawan (49 tahun), warga Ketapang, mengaku kesal dan kecewa melihat sikap Pemprov dan anggota DPRD Kalbar asal Ketapang yang terkesan diam dan tidak peduli terhadap penderitaan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Kondisi jalan provinsi semakin hancur, seperti ruas Tumbang Titi – Tanjung, Pesaguan – Kendawangan, Sei Gantang – Teluk Batu, dan lainnya. Setiap hari masyarakat mengeluh, tapi tidak ada respons nyata dari Pemprov Kalbar maupun anggota DPRD Kalbar asal Ketapang,” ujar Kurniawan, Senin (12/01/2026).
Menurutnya, meski perbaikan jalan membutuhkan proses, setidaknya Pemprov Kalbar melalui dinas terkait dan para wakil rakyat di DPRD Kalbar menunjukkan kepedulian dengan turun langsung meninjau lokasi.
“Kalau Dinas PUTR Provinsi turun ke lapangan, mereka akan tahu bagaimana penderitaan kami. Begitu juga anggota DPRD Kalbar asal Ketapang, seharusnya mereka paling depan menyuarakan aspirasi kami, bukan justru terkesan diam,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan Rusdi (40 tahun), warga Kecamatan Kendawangan. Ia menilai, Pemprov Kalbar dan DPRD Kalbar asal Ketapang tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat.
“Coba tanya masyarakat, pasti banyak yang kecewa. Kami seperti dibiarkan berteriak sendiri, sementara jalan provinsi rusak parah dan tidak kunjung ditangani,” katanya.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Mochtar, berharap Pemprov Kalbar segera merespons keluhan masyarakat. Ia menegaskan lambannya penanganan justru kerap membuat Pemerintah Kabupaten Ketapang disalahkan.
“Tidak semua masyarakat tahu status jalan tersebut milik provinsi. Akibatnya, Pemkab Ketapang sering disalahkan, padahal kami sudah berupaya mendorong Pemprov Kalbar dengan mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan provinsi ke Gubernur Kalbar beberapa bulan lalu,” tegasnya.
Mochtar menilai, Pemprov Kalbar melalui Dinas PUTR Provinsi seharusnya lebih peka dan aktif merespons, baik melalui pernyataan resmi maupun aksi nyata di lapangan.
“Perlu juga disosialisasikan secara jelas ruas jalan mana yang menjadi kewenangan provinsi, agar masyarakat tidak terus menyalahkan Pemkab Ketapang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Ketapang, Dennery, menyampaikan bahwa Pemkab Ketapang telah berupaya maksimal membantu penanganan jalan provinsi yang rusak, meskipun bukan kewenangannya.
“Secara administrasi, Bupati Ketapang sudah menyampaikan usulan penanganan jalan provinsi kepada Gubernur Kalbar,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Ketapang juga berinisiatif menyurati perusahaan perkebunan agar membantu penanganan darurat atau fungsional pada beberapa ruas jalan provinsi.
“Upaya tersebut dilakukan di ruas Sei Gantang – Teluk Batu dan Tumbang Titi – Tanjung. Namun karena kondisi tanah yang labil, kerusakan terus berulang dan membutuhkan penanganan khusus dari Pemprov Kalbar,” jelasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirimkan melalui WhatsApp pada Senin (12/1/2026) belum direspons.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan provinsi kepada Gubernur Kalbar pada Selasa (18/11/2025).
Ruas-ruas tersebut meliputi Jalan Ketapang – Pesaguan (31,72 km), Pesaguan – Kendawangan (66,5 km), Simpang Sei Gantang – Teluk Batu (73,6 km), Teluk Batu – Simpang Jemayas (29,5 km), Tumbang Titi – Tanjung (31,05 km), Tanjung – Marau (21,3 km), Marau – Air Upas (35,77 km), Air Upas – Manis Mata (36,6 km), serta Nanga Tayap (Simpang Betenung) – Tumbang Titi (36,5 km).
Adapun anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan Ketapang–Kayong di antaranya Kasdi (PDIP), Yuliani (PAN), M Thohir (PKB), Suma Jenny (Golkar), Rasmidi (Demokrat), dan Kho Susanti (NasDem). (Mi)