EQUATOR, Sanggau – Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 menyedot anggaran dengan jumlah fantastis. Pemerintah kabupaten Sanggau telah menyiapkan sekitar Rp 50 miliar. Tidak berbeda jauh dengan anggaran yang diajukan KPU Sanggau yaitu Rp 56 miliar.
Untuk memenuhi anggaran tersebut, Pemkab harus mempersiapkan diri sejak awal. Raperda terkait penganggaran Pilkada Serentak pun dibahas sedini mungkin sebagai payung hukum.
“Penyediaan anggaran tidak bisa juga sekaligus. Kita persiapkan diri dengan dana cadangan itu. Siapa tahu dalam perjalanan 2024 ini ada yang force major. Makanya pemerintah daerah persiapkan dari sekarang agar kegiatan Pilkada tidak terhambat,” kata Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot ditemui usai pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif, Senin (23/05/2022).
Dengan pengeluaran dana sebesar itu, Ontot menuturkan, akan berpengaruh pada anggaran pembangunan lainnya. “Tapi sudah kita kaji secara komprehensif. Kalaupun dia berpengaruh, tidak akan menghambat secara total pembangunan infrastruktur,” ucap Wabup Ontot.
“Tetap kita lakukan secara simultan. Kalau tidak, kebijakan-kebijakan pasti ada yang tertinggal. Tapi dengan gerak yang simultan, pemerintah daerah, semuanya dapat,” timpalnya.
Lebih rinci, Sekda Sanggau, Kukuh Tiryatmaka menjelaskan, strategi untuk memenuhi angka Rp 50 miliar itu adalah dengan mulai menyisihkan di tahun berjalan seperti saat ini.
“SILPA akan kita ambil untuk kita cantumkan untuk tabungan dana cadangan. Nanti dituangkan lagi di APBD 2023. Kalau di 2023 sudah ada tahapan Pemilu, berarti dana cadangan itu bisa ditarik ditambah rutin dana pada tahun berjalan,” kata dia.
“Paling dua kali anggaran saja di perubahan. Tadi usulan mereka Rp 20 miliar dan Rp 30 miliar. Jadi tetap Rp 50 miliar. Itupun akan dianalisa oleh Pemerintah Provinsi dulu. Karena informasi dana cadangan itu dilakukan sebelum dilaksanakan Pemilukada. Kalau tahapan sudah, berarti tidak bisa. Paling kami nanti pakai dana reguler. Karena itu di tahun ini di APBD Perubahan, setelah ketok palu, kami akan masukkan melalui penyisihan APBD perubahan saat ini,” beber Kukuh.
Ia menyebut untuk tahap awal, pihak eksekutif menyarankan dana cadangan Rp 30 miliar. “Tapi DPRD nampaknya setuju Rp 20 miliar. Minimal ketika Pemilu kita sudah punya cadangan dulu. Kalau Pemilukada dari APBD, kalau Pilpres Pileg dari APBN,” demikian Kukuh. (KiA)
Beri dan Tulis Komentar Anda