EQUATOR, Ketapang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tahun 2025 kepada 163 lembaga di Kabupaten Ketapang, Jumat (23/05/2025). Penandatanganan ini dipimpin langsung Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.
Pada kesempatan itu, Bupati Ketapang mengatakan, penyerahan hibah merupakan wujud nyata komitmen Pemkab Ketapang dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan, maju, dan mandiri.
“Dana hibah disalurkan ke berbagai lembaga di 19 kecamatan. Penerima hibah mencakup beragam sektor, antara lain lembaga keagamaan (masjid, musholla dan gereja), organisasi sosial masyarakat, serta lembaga pendidikan,” kata Alexander.
Penandatanganan NPHD dilakukan secara serentak. Tujuannya, selain meningkatkan efisiensi, juga memperkuat pengawasan dan memastikan keadilan dalam distribusi anggaran.
“Tidak kalah penting adalah, bantuan mengalami peningkatan signifikan. Terutama kepada rumah ibadah dan organisasi kemasyarakatan sejak saya menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan,” jelasnya.
Alexander juga menginstruksikan sekretaris daerah selaku ketua TAPD untuk segera memimpin rapat dan merumuskan strategi penyaluran hibah yang lebih efektif dan efisien di masa mendatang.
“Hal ini penting untuk memastikan dana hibah tepat sasaran dan berdampak optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada lembaga yang pengajuan hibahnya belum terakomodasi atau menerima dana kurang memadai.
Hal demikian menurutnya disebabkan oleh proses efisiensi anggaran dan pembahasan APBD tahun lalu yang harus mempertimbangkan pemotongan anggaran dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 147 miliar.
“Saya memastikan bahwa penyaluran hibah ke depan akan dilakukan secara selektif dan terukur dengan tetap berpedoman pada prinsip penganggaran yang bijak dan berkeadilan,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri meminta kepada para penerima hibah untuk mengelola dana dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab. Mengingat pengawasan yang ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Efisiensi, keadilan, dan pemerataan dalam penyaluran dana menjadi prioritas utama.
“Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk tahun anggaran berikutnya guna memastikan keberlanjutan program dan terwujudnya pembangunan yang berkeadilan,” tambahnya. (Dul)
Beri dan Tulis Komentar Anda