EQUATOR, Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang secara resmi meluncurkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah lebih efisien, transparan dan akuntabel.
Peluncuran ditandai dengan sosialisasi dan serah terima simbolis KKPD kepada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) percontohan, yang berlangsung di ruang rapat BPKAD Kabupaten Ketapang, Jumat (18/07/2025).
Kepala BPKAD Ketapang, Donatus Franseda menyampaikan, bahwa penerapan KKPD merupakan amanat Permendagri Nomor 79 Tahun 2022.
Menurutnya, pemerintah daerah di seluruh Indonesia didorong untuk beralih ke sistem pembayaran non-tunai. Tujuannya guna mendukung percepatan transaksi belanja pemerintah secara elektronik dan digital.
“KKPD ini memudahkan pelaksanaan belanja, bahkan ketika dana kas belum tersedia, karena prinsipnya seperti kartu kredit uangnya bisa menyusul. Tapi tentu dengan tata kelola dan pengawasan yang ketat,” kata Franseda.
Sebagai tahap awal, lima OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang ditunjuk sebagai percontohan penerapan KKPD. Di antaranya BPKAD, Bapenda, BPSDM dan Inspektorat.
Masing-masing OPD menerima dua kartu kredit yang dipegang oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kartu ini diterbitkan atas kerja sama co-branding antara Bank Kalbar dan Bank Mandiri, sembari menunggu izin penerbitan kartu kredit murni milik Bank Kalbar. (Lim)