EQUATOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai ada yang salah dalam memaknai jalannya demokrasi di Indonesia saat ini. Ia pun menyatakan, sepertinya harus ada diskusi ulang mengenai model demokrasi ideal.
“Demokrasi harus kita diskusikan kembali, apa yang salah? Kok, menghasilkan kesenjangan, distrust dan cebong-kampret,” katanya, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (28/08/2021).
Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dalam webinar Cides ICMI terkait peringatan HUT ke-76 RI yang bertajuk ‘Memperkuat Nasionalisme dan Kebangsaan untuk Mewujudkan Peradaban Indonesia Emas 2045’, Jumat (27/08/2021).
Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu menyatakan, demokrasi dalam teorinya seharusnya menghasilkan kesetaraan, keadilan, dan harmoni. Menurutnya, demokrasi harus diatur dalam sebuah undang-undang yang baik, demi melahirkan sistem yang baik. Menurutnya, tanpa sistem yang baik maka demokrasi akan menjadi seperti saat ini.
“Kalau undang-undang bagus, ya demokrasinya bagus,” katanya.
Selain itu, ia turut menyoroti ambang batas 20 persen dalam pencalonan di pilpres, yang hal itu menjadikan demokrasi menjadi transaksional. Begitu pula dengan ambang batas parlemen sebesar 4 persen, yang menurutnya syarat itu membuat parpol yang tidak mencapainya, menjadi tidak lolos ke DPR RI dan suara pemilih hilang begitu saja.
“4 persen bisa 6 juta, 6 juta suaranya hilang begitu saja, karena harus ada 4 persen. Undang-undang yang buruk menghasilkan sistem buruk, sistem buruk menghasilkan demokrasi transaksional. Demokrasi kita enggak ada value, nilai, transaksional saja,” kata dia.
“Kami sudah bekerja keras, kami kan nomor tujuh. Kalau teman-teman dari Cides bantu kita, ngalahkan yang besar-besar bisa saja. Tapi kami nomor tujuh, teriak sekeras apapun namanya demokrasi banyak-banyakan (suara),” katanya. (FikA)
Beri dan Tulis Komentar Anda