EQUATOR, Ketapang – Upaya penggiringan opini keterlibatan Bupati Ketapang sekaligus Pendekar Wira Utama, Alexander Wilyo, dalam kisruh anggaran Napak Tilas yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalbar mendapat respon Barisan Pendekar Wira Utama (BPWU).
BPWU menegaskan, bahwa hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi, penetapan status, maupun kejelasan hukum yang menyatakan Bupati Alexander Wilyo terlibat sebagaimana yang dispekulasikan.
“Isu yang beredar lebih banyak dibangun melalui narasi dan opini oleh sejumlah oknum, bukan berdasarkan fakta yang telah terverifikasi secara utuh,” kata Ketua BPWU, Yasir Arafat, Minggu (14/12/2025).
Sebagai organisasi masyarakat besutan Pendekar Wira Utama, BPWU memiliki kewajiban moral dan organisatoris untuk menjaga kehormatan, marwah, serta nama baik Pendekar Wira Utama.
Menurut Yasir, penggiringan opini yang mencoba menyerat nama Bupati Alexander yang menjabat Sekda Ketapang saat itu (Napak Tilas-red), cenderung tidak mendasar dan tendensius.
“Saya kira penggiringan opini tanpa dasar berpotensi menyesatkan publik dan mencederai prinsip keadilan. Pada konteks ini, mari kita sama-sama mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap dugaan harus diuji secara objektif dan tidak disimpulkan melalui asumsi atau framing sepihak,” ajaknya.
Berkaitan dengan itu, BPWU mengingatkan para pihak agar senantiasa objektif menilai suatu masalah. Semua harus memperhatikan aspek verifikasi dan akurasi supaya ada rasa keberimbangan dalam suatu opini.
“Kabar atau pemberitaan yang tidak melalui proses verifikasi yang baik, tentu akan menimbulkan kesesatan informasi dan merugikan pihak tertentu,” tegasnya.
Di sisi lain, BPWU tetap konsisten mendukung nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik. Namun, kritik dan evaluasi hendaknya disampaikan secara konstruktif dan proporsional, bukan dengan membangun stigma personal yang belum terbukti.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap bijak, tidak terprovokasi, serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” timpal Alumni UPB Pontianak ini.
Pihaknya pun mengajak semua pihak mendukung penegakan supremasi hukum yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi terkait Napak Tilas. Akan tetapi, jangan ada spekulasi dan tuduhan bahwa semuanya bersalah.
“Ini kami sampaikan sebagai bentuk sikap tegas BPWU dalam melindungi marwah organisasi dan Pendekar Wira Utama. Bagi kami, opini yang beredar dengan menyebut pendiri BPWU adalah menyesatkan,” tambahnya. (**)