EQUATOR, Pontianak – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pontianak Barat menjadi bagian penting dalam merespons persoalan nyata pembangunan wilayah, mulai dari infrastruktur, mobilitas warga, hingga pengelolaan lingkungan.
Pontianak Barat disampaikannya memiliki karakteristik kompleks karena diapit Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan kawasan perumahan yang pesat, khususnya di wilayah Nipah Kuning, berdampak pada meningkatnya mobilitas warga dengan akses jalan yang relatif terbatas.
Kondisi tersebut diperparah oleh status kota yang telah lama terbangun sehingga menyisakan sejumlah titik problematik.
“Salah satu persoalan besar di Pontianak Barat adalah aktivitas pelabuhan. Ada empat perusahaan bongkar muat dengan lalu lintas sekitar 450 ribu kontainer per tahun,” ujarnya ketika membuka Musrenbang RKPD Pontianak Barat 2027 di Hotel Golden Tulip, Selasa (10/2/2026).
Ia menyebutkan, Pemerintah Kota Pontianak telah berupaya mendorong relokasi pelabuhan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan nasional. Namun, keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan tersendiri dalam penataan kawasan.
Terkait infrastruktur jalan, Edi menjelaskan, pelebaran Jalan Komyos Soedarso telah direncanakan menyesuaikan badan jalan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16,6 miliar pada tahun ini. Namun, pengerjaan fisik jalan tersebut akan ditunda sementara karena adanya proyek strategis pengelolaan air limbah dari pemerintah pusat. Sistem perpipaan akan ditanam melalui jalur jalan tersebut.
“Program SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Daerah Terpadu) akan segera dimulai. Pipa besar akan ditanam dari Nipah Kuning hingga Martapura untuk mengalirkan air limbah rumah tangga ke instalasi pengolahan di eks RPH Sapi. Targetnya 16 ribu sambungan rumah,” jelasnya.
Program ini bertujuan mengolah air limbah agar tidak mencemari air tanah dan lingkungan, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Karena jalur pipa melintasi Jalan Komyos, pelebaran jalan akan dilakukan setelah proyek SPALD rampung.
Selain itu, pemkot juga memprioritaskan penuntasan pararel Jalan Husein Hamzah hingga di wilayah Sungai Jawi. Hingga saat ini sudah ada 15 titik lahan yang siap dibebaskan. Jalan tersebut nantinya akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalbar dengan urusan lahan diserahkan kepada Pemkot Pontianak.
“Kota ini kita bangun berdasarkan kebutuhan. Jalan, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya harus diselesaikan secara bertahap, tapi pasti,” pungkas Edi. (M@nk)
Beri dan Tulis Komentar Anda