EQUATOR, SANGGAU. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan APBDesa Malenggang Kecamatan tahun anggaran 220-2022, BS mengembalikan kerugian negara sebesar Rp.150 juta, Rabu (11/10/2023) di kantor Kejaksaan Negeri Sanggau.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sanggau, Anton Rudiyanto melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Adi Rahmanto mengatakan proses pengembalian tersebut dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sangau, Ferry, disaksikan langsung Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, kuasa hukum terdakwa serta pegawai Bank Mandiri.
“Uang tersebut dititipkan pada Rekening Bank Mandiri. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sanggau, kerugian keuangan negara mencapai Rp.459.289.008,16. Sebelumnya terdakwa menitipkan uang Rp. 100 juta melalui Kejaksaan Negeri Sanggau sebagai pengembalian kerugian keuangan negara,” ungkap Adi Rahmanto melalui rilisnya, Rabu (11/10/2023).
Ia mengatakan, BS telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Bendahara Desa Malenggang dengan menggunakan DD dan ADD Desa Malenggang dengan cara mengambil Dana SILPA tahun 2020 hingga 2021 untuk kepentingan pribadi.
Adi menjelaskan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah bertentangan atau tidak berpedoman pada ketentuan peraturan Bupati Sanggau No.2 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolahan keuangan desa dari aspek teknis maupun administrasi pencairan dananya.
“Perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah tindak pidana lorupsi dalam hal melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,” terangnya.
Setelah penyetoran uang kerugian negara sebesar Rp. 150 juta, dilakukan pengembalian mobil jaminan yang dititipkan terdakwa di Kejaksaan Negeri Sanggau. Rencananya mobil tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk membayar sisa uang pengganti.
“Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan tersebut supaya menjadi bahan pertimbangan itikad baik terdakwa dalam mengganti kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut,” pungkas Adi Rahmanto. (KiA)