Site icon Equatoronline.id

Malaysia Komentari Pemindahan Ibu Kota Baru Indonesia ke Kaltim

Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. (Ilustrasi/Istimewa)
Keterangan foto: Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia. (Ilustrasi/Istimewa)

EQUATOR, Jakarta – Rencana pemindahan pusat pemerintahan atau Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim), turut menjadi salah satu materi pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, di sidang parlemen di Kuala Lumpur, Kamis (23/09/2021).

Dikutip dari Tempo.co, Jumat (24/09/2021), Saifuddin menyebut, apabila rencana tersebut menjadi kenyataan, maka pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Kaltim itu bakal berdampak positif bagi Malaysia.

“Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata,” katanya.

Saifuddin mengatakan, terpilihnya Kaltim sebagai lokasi IKN ini telah diumumkan oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada tanggal 26 Agustus 2019. Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada tahun 2024.

Namun karena pandemi Covid-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.

Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut.

Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.

“Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya,” katanya.

Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia.

“Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerjasama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan,” katanya.

Melalui pendekatan komprehensif, lanjut Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara. (FikA)

Exit mobile version