EQUATOR, SANGGAU. Berita hoaks jelang pelaksanaan Pemilu 2024 diprediksi bakal massif. KPU Kabupaten Sanggau telah memikirkan cara menangkalnya, agar tak menganggu jalannya Pemilu yang demokratis.
Ketua KPU Kabupaten Sanggau, Martinus Sumarto menyampaikan, ada 13 azas penyelenggaraan pemilu. Dari 13 azas itu, ada dua azas yang harus dilakukan secara tegak lurus oleh KPU, salah satunya adalah transparansi.
“Maksud transparansi itu adalah transparansi dalam proses semua tahapan. Informasi yang kami sajikan ke publik harus terbuka dan legkap kecuali yang dikecualikan oleh undang-undang. Baik itu data calon, proses apa yang akan dilakukan, karena dari sisi proses ini mengandung potensi besar terjadinya hoaks itu,” kata Sumarto.
Tidak hanya itu, lanjutnya, berdasarkan hasil analisis dan pencermatan yang dlakukannya, masa kampanye, proses perhitungan suara dan logistik juga paling berpotensi dijadikan bahan hoaks.
“Mungkin kita masih ingat Pemilu lalu hoaks yang menyerang KPU terkait adanya kontainer surat suara yang sudah tercoblos untuk kepentingan salah satu calon Presiden,” ujar dia.
Sumarto melanjutkan, terkait dengan proses kampanye, belajar dari pengalaman Pemilu tahun lalu, di Kabupaten Sanggau khususnya, tidak ada berita-berita hoaks yang mengganggu KPU dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu. Meskipun begitu, tetap di Pemilu yang akan datang mesti diantisipasi.
“Perlu saya ingatkan bahwa berita hoaks dimasa kampanye selain menimbulkan polarisasi masing-masing kelompok, yang berbahaya dari penyebaran berita hoaks itu adalah ancaman disintegrasi bangsa. Tapi kami bersyukur teman-teman media bersama dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum dapat mencegah ini terjadi,’ungkapnya.
Mencegah kerawanan hoaks itu, terang Sumarto, pihaknya berkomitmen menyampaikan seluruh tahapan dan proses pemilu secara terbuka.
“Ini adalah tanggungjawab kami sebagai penyelenggara pemilu. Semua proses pemilu kita lakukan secara terbuka dan ditempat terbuka, baik pemungutan maupun perhitungan suara dan bisa disaksikan semua pihak,” bebernya.
Sumarto meyakini, dengan keterbukaan dan transparansi, produski hingga penyebaran berita hoaks dengan sendirinya akan terpatahkan.
“Kami juga setiap selesai pelaksanaan pemilu, melakukan evaluasi menyeluruh termasuk dengan meminta penilaian masyarakat terhadap kerja-kerja yang sudah kami lakukan. Dari evaluasi itu kami ingin mengetahui seberapa besar tingkat kepercayaan publik terhadap kerja-kerja kepemliuan yang sudah kami lakukan sehingga kedepannya bisa dievaluasi. Kami juga punya PPID untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kepemiluan, ini untuk mencegah hoaks,” pungkasnya. (KiA)
Beri dan Tulis Komentar Anda