EQUATOR Ketapang – Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Achmad Sholeh, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (09/01/2025).
Kunjungan ini digelar untuk memperkuat perlindungan bagi petani kebun kemitraan yang masih bergantung pada dana talangan sehingga menjaga kelangsungan operasional mereka.
Dalam pertemuan tersebut, Achmad Sholeh menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh petani kebun kemitraan di Ketapang.
Menurutnya, ketergantungan terhadap dana talangan tidak hanya mengancam kesejahteraan petani, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan hasil perkebunan.
“Kebun kemitraan ini sangat penting untuk mendukung perekonomian daerah. Namun, kenyataannya banyak petani masih bergantung pada dana talangan yang membatasi kemajuan mereka. Kita memerlukan solusi konkret agar mereka tidak terus terjebak dalam siklus ketergantungan seperti ini,” ujar Achmad Sholeh.
Lebih lanjut, Sholeh mengusulkan penguatan mekanisme pendanaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta peningkatan pembinaan yang dapat memperbaiki manajemen pengelolaan kebun dan meningkatkan kemandirian petani.
“Kami meminta kementerian pertanian untuk memperbaiki sistem pendanaan dengan skema yang lebih ramah bagi petani. Selain itu, pembinaan dan pelatihan yang lebih intensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan petani dalam mengelola kebun secara mandiri dan efisien,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak kementerian pertanian yang diwakili oleh sejumlah pejabat terkait menyambut baik masukan dari Ketua DPRD Ketapang. Mereka berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani.
Kementerian juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merumuskan solusi jangka panjang yang dapat memberikan dampak positif langsung kepada para petani.
Sholeh menegaskan, bahwa kunjungan ini merupakan wujud nyata komitmen DPRD Ketapang dalam memperjuangkan kesejahteraan petani, dan memastikan kebijakan pemerintah pusat di sektor pertanian benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah.
“Ini adalah langkah nyata kami untuk memastikan aspirasi petani sampai ke pemerintah pusat. Kita ingin sektor perkebunan lebih kuat dan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi semua pihak, terutama petani kecil yang menjadi ujung tombaknya,” pungkasnya. (Mi)