EQUATOR, Sanggau. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sanggau, Ginting menegaskan, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bukan bertujuan melarang orang merokok, tapi mengatur orang merokok dengan pengawasan dan pembinaan.
“Pembinaannya dimana? Kita pastikan dulu dari tujuh tatanan yang ditetapkan, kita pastikan melalui penamggung-jawab masing-masing telah melaksanakan atau mengimplementasikan KTR ini,” kata Ginting usai rapat evaluasi implementasi Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Sanggau nomor 09 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok dan Peraturan Bupati (Perbup) Sanggau nomor 27 tahun 2019 tentang petunjukan teknis kawasan tanpa rokok (KTR), Kamis (27/10/2022) di lantai I kantor Bupati Sanggau,
Berdasarkan Perda KTR, kata Ginting, ada tujuh tatanan yang perlu diatur penggunaan rokok yaitu fasilitas kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, temoat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
Ginting menyampaikan evaluasi yang dilakukan hari ini bertujuan mengetahui sejauhmana implementasi dari Perda maupun Perbup Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berjalan di Kabupaten Sanggau.
“Perda ini sudah berusia 4 tahun sejak di Perdakan dilengkapi dengan petunjuk teknis melalui Perbup. Tahap sosialisasi sudah selesai kita lakukan bahkan sampai ke tingkat desa, sekarang kita memasuki tahap evaluasi dari Perda dan Perbup KTR,” ujar Ginting.
Alasan pentingnya evaluasi, lantaran implementasi dari KTR ini bisa menurunkan angka penyakit tidak menular.
“Jadi hubungannya kesitu. Penerapan implementasi KTR dapat menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, penyakit saluran pernapasan akut juga termasuk kanker. Semua penyakit itu faktor utamanya salah satunya adalah karena rokok,” ungkapnya.
Untuk pengawasan implemtasi KTR, lanjut Ginting, dilakukan melalui pengawasan yang dilakukan Satgas. Hadir dalam acara tersebut, Kasat Pol PP, Viktorianus, Ketua TP-PKK Sanggau Arita Apolina Sanggau, dan Dinas/Instansi yang memberikan pelayanan publik. (KiA)