Penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Nomor Print-01/O.1/Fd.1/11/2025 tanggal 5 November 2025, sebagai bagian dari upaya mencari dan mengumpulkan alat bukti serta menemukan dokumen yang berkaitan langsung dengan perkara tersebut.
Tim penyidik dibagi dalam beberapa kelompok dan bergerak secara simultan di beberapa titik yang telah ditentukan, di antaranya Kantor Yayasan Mujahidin Pontianak, rumah saksi I di Jalan Putri Daranante Gang Andayani 1, Kelurahan Sungai Bangkong, rumah saksi AR di Komplek Puri Akcaya, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,
rumah saksi MR di Jalan Prof. Dr. Hamka Gang Nilam 6, Pontianak Kota,
serta beberapa lokasi lain yang diduga menyimpan dokumen dan arsip proyek terkait.
Selama proses penggeledahan, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa dokumen, telepon genggam, laptop, dan flash disk yang diduga berisi data terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah tersebut.
Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Kantor Kejati Kalbar untuk diteliti lebih lanjut sebelum ditetapkan sebagai barang sitaan resmi.
Plh Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar, Rudy Astanto membenarkan adanya kegiatan penggeledahan itu.
“Benar, hari ini tim penyidik melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Pontianak dan sekitarnya. Tindakan ini merupakan bagian dari proses penyidikan guna memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Semua kegiatan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum,” ujar Rudy.
Ia menambahkan, langkah penggeledahan merupakan tindak lanjut dari serangkaian pemeriksaan saksi dan pengumpulan dokumen yang telah dilakukan sebelumnya.
Hasil temuan baru ini, kata Rudy, akan dianalisis untuk menentukan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Kejati Kalbar, lanjutnya, menegaskan komitmen dalam menegakkan hukum secara tegas, objektif, dan berintegritas, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan mencederai kepercayaan publik.
“Pimpinan Kejati Kalbar menekankan bahwa setiap langkah penyidikan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan akuntabilitas. Tidak ada ruang bagi penyimpangan dalam proses penegakan hukum,” tegas Rudy.
Dengan adanya penggeledahan ini, Kejati Kalbar berharap proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif sehingga seluruh unsur perbuatan pidana dapat terungkap secara terang benderang, demi mewujudkan penegakan hukum yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat. (Zrn)