EQUATOR, Ketapang – Aliansi Mahasiswa Ketapang yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Ketapang/Politap serta BEM Al Haudl Ketapang, menggelar pertemuan dengan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Kamis (04/09/2025).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar aliansi mahasiswa pada Senin (01/09/2025) di depan kantor DPRD.
Dalam aksi itu, massa menyuarakan 17 poin tuntutan, terdiri dari 10 poin ditujukan kepada DPRD Ketapang dan 7 poin kepada polres. Isu yang diangkat mencakup persoalan nasional maupun daerah, mulai dari kekerasan aparat, transparansi anggaran, hingga kesejahteraan masyarakat.
Salah satu perwakilan aliansi, Helmi menyatakan, bahwa mereka akan terus mengawal tindak lanjut dari tuntutan yang telah disampaikan kepada DPRD.
“Kami ingin DPRD benar-benar serius menindaklanjuti persoalan ini. Jangan hanya berhenti di meja pertemuan. Aspirasi rakyat harus ada bukti nyata di lapangan,” ujar Helmi.
Sekretaris Umum HMI Cabang Ketapang itu juga menegaskan, bahwa gerakan mahasiswa lahir dari rasa cinta terhadap daerah.
“Kami ini cinta dan sayang kepada Kabupaten Ketapang. Akan tetapi ketika masyarakat masih menjerit dan tersakiti dengan ketidakadilan, kami akan terus melakukan gerakan-gerakan untuk kemudian memajukan Ketapang,” tegasnya.
Helmi berharap, agar poin-poin tuntutan yang telah disuarakan di DPRD dapat segera direalisasikan dan memberi dampak nyata.
“Harapan kami, dari beberapa poin tuntutan itu bisa direalisasikan sehingga memberi manfaat untuk Ketapang dan masyarakat pada umumnya,” tambahnya.
Di kesempatan yang sama, mantan Ketua BEM Politap, Iqbal, menilai bahwa aksi 1 September lalu adalah bentuk kegelisahan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Mahasiswa hadir bukan untuk kepentingan kelompok, tapi demi kepentingan rakyat. Kami berharap DPRD tidak alergi terhadap kritik, melainkan menjadikannya bahan evaluasi,” ungkap Iqbal.
Iqbal juga menyatakan, bahwa mahasiswa akan terus menjaga konsistensi perjuangan demi memastikan aspirasi rakyat tidak diabaikan.
“Selama masih ada ketidakadilan dan keresahan di tengah masyarakat, kami akan selalu hadir mengawal. Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat membutuhkan suara perjuangan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang, Ahmad Sholeh, menerima langsung perwakilan mahasiswa di ruang kerjanya. Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, mahasiswa menekankan bahwa aspirasi yang mereka sampaikan bukan sekadar kepentingan kelompok, melainkan suara masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan.
Sholeh menyambut baik dialog tersebut. Ia berjanji DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi mahasiswa sesuai dengan kewenangan legislatif, serta membawa persoalan strategis daerah ke rapat-rapat pembahasan bersama pemerintah daerah.
“DPRD terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Semua tuntutan yang disampaikan akan kami pelajari dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujarnya.
Dia menegaskan, bahwa DPRD membutuhkan masukan dari kalangan mahasiswa dan pemuda untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD.
“Kritikan dan saran yang membangun sangat kami perlukan. Kami ingin mahasiswa tetap menjadi mitra strategis dalam mengawal kebijakan agar benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Selain itu, ia turut mengapresiasi jalannya aksi mahasiswa 1 September yang berlangsung tertib.
“Saya mengapresiasi gerakan mahasiswa kemarin yang berjalan dengan baik dan kondusif. Semoga kritik yang membangun dan ruang dialog seperti ini terus kita jaga demi kemajuan Ketapang,” tambahnya. (Mi)
