EQUATOR, KAPUAS HULU – Kasus pembabatan ratusan hektare hutan adat di desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara sudah ditangani Polres Kapuas Hulu.
Kapolres Kapuas Hulu AKBP Hendrawan menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan tindakan terhadap pembabatan hutan adat tersebut.
“Dari Satreskrim sudah ke lokasi dan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya membuat laporan polisi, mengamankan barang bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi, ” katanya, Sabtu (17/2/2024).
Kapolres mengatakan, untuk langkah selanjutnya pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, melakukan pemeriksaan terhadap ahli kehutanan, melakukan pengecekan TKP bersama Ahli Kehutanan dan melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka serta melakukan penyitaan barang bukti.
“Untuk terlapornya masih dalam lidik. Kita akan sidik tuntas kasus pembabatan hutan ini, ” ucap Kapolres.
Sebelumnya diberitakan ratusan hektare hutan adat di Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara dibabat oleh salah satu pengusaha kayu yang ada di wilayah setempat. Diduga hasil pembabatan hutan adat tersebut, kayunya dijual keluar daerah.
Hal ini pun membuat masyarakat setempat tidak terima hutan adat mereka dibabat sesuka pengusaha tersebut.
Kepala Adat Desa Sungai Uluk Palin, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hul Jantan menyampaikan, telah terjadi pembabatan hutan di hutan Kalimayomg, wilayah setempat.
Sepengetahuannya, pembabatan hutan tersebut tidak ada izin pemanfaatan kayu namun berbagai jenis kayu, mulai dari kayu kelas satu hingga kelas dua, habis dibabat.
Hal tersebut ia ketahui setelah pihaknya, yang berjumlah sekitar 40 orang, turun langsung ke lokasi. Ia menyebut bahwa di lokasi tampak pembalakan liar terjadi secara besar-besaran.
Atas hal itu, pihaknya mengadakan sidang adat di kantor desa setempat, dengan mengundang sang pengusaha yang memfasilitasi aktivitas pembalakan liar di hutan tersebut, yang diklaim sebagai hutan adat desa setempat namun pihak desa tidak mendapat income sepeser pun dari aktivitas pembalakan liar tersebut.
Dalam sidang tersebut, pihak adat menawarkan opsi kepada pengusaha Rp500 ribu per tunggal (per batang/pohon), namun pihak pengusaha tidak menyanggupi, yang disanggupi hanya sebatas pelanggaran pembabatan hutan yang nominalnya hanya Rp5 ribu per balok (fee) untuk pihak desa dan adat.
“Sampai sekarang belum ada penyelesaian terkait masalah tersebut,” kata Jantan belum lama ini.
Jantan menjelaskan, luas hutan yang telah dibabat tersebut sekitar 250 hektare. “Hutan yang dibabat ini statusnya hutan adat. Mereka bekerja sudah sekitar dua tahun,” jelasnya.
Terkait penjualan hasil kayu tersebut, ia tidak mengetahuinya secara pasti namun ia menduga bahwa dijual ke luar daerah Kapuas Hulu.”Mungkin dijual ke Pontianak,” duganya.
Menurutnya, kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum yakni ke Polres Kapuas Hulu.
“Sebelumnya kita membentuk tim lapangan untuk mengecek semua kayu-kayu tersebut, sehingga masalah ini sampai lah ke ranah hukum,” ujarnya.
Jantan menambahkan, para karyawan yang bekerja, baik yang menebang dan mengangkut kayu di hutan tersebut merupakan warga Kabupaten Sambas.
“Jumlahnya belasan orang. Semua dari Sambas (karyawan),” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Sungai Uluk Palin, Petrus Dawin, menyampaiakan bahwa dalam menyikapi permasalahan tersebut, pihaknya sudah melakukan mediasi dengan pihak pengusaha, di mana sang pengusaha tersebut dipanggil dan ia pun memenuhi panggilan sehingga dilakukanlah proses sidang di kantor desa setempat.
“Selaku Kepala Desa, saya tidak punya hak untuk mengizinkan aktivitas perambahan hutan tersebut karena itu merupakan wilayah adat, dan tentunya melanggar hukum” tegasnya.
Menurutnya, selama dua tahun aktivitas pembalakan liar tersebut berlangsung, pihak desa tidak mengetahui. Diketahui baru-baru ini sehingga pihaknya membentuk tim untuk melakukan pengecekan ke lokasi.
“Kedepannya jangan sampai ada lagi permasalahan serupa seperti ini. Semoga permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut,” harapnya.
Ia juga membenarkan bahwa masalah tersebut sudah sampai ke ranah hukum.
“Berdasarkan informasi yang saya terima bahwa kasus ini sudah naik ke Polda Kalbar. Kemarin kami empat orang ada diminta pihak Polres Kapuas Hulu untuk datang. Tapi pas chat dengan saya tidak ada jaringan (sinyal), sehingga kami tidak datang. Mungkin Senin ini,” pungkasnya. (fik)
Beri dan Tulis Komentar Anda